Bamsuet: Pemerintah harus berharap untuk membatalkan pengaruh Ha

Home / MPR RI / Bamsuet: Pemerintah harus berharap untuk membatalkan pengaruh Ha

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, memahami langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah jemaah haji reguler dan khusus di Indonesia akibat pandemi Covid 19. Namun, langkah yang diambil untuk menjaga keselamatan warga tersebut jangan sampai menimbulkan masalah baru. , Baik untuk calon jamaah, maupun untuk perusahaan yang menyelenggarakan ha dan oumra. Pemerintah Saudi belum memutuskan apakah akan menerima jemaah haji. ).

Mantan presiden RPD RI ini menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi kemudian mengeluarkan kebijakan tidak menerima jemaah haji dan penyelenggara ulama Indonesia dapat dengan mudah meminta jemaah haji dari Mekkah dan Madinah. Penggantian hotel dan biaya lainnya. Namun, jika pemerintah Saudi memutuskan untuk tetap menerima jemaah, ini pasti akan mempersulit proses pembayaran kembali.

“Masalah teknis ini akan terkait dengan status keuangan jamaah dan Umbra, serta proses pemulangannya. Dana jemaah dan hal teknis lainnya. Oleh karena itu, Kementerian Agama dan perusahaan penyelenggara Chaoj dan Umrah harus duduk. Bersama-sama cari solusi yang terbaik. Saya akan terus bicarakan. Bamsuet mengatakan: Pemerintah juga sama seperti UMKM dan sektor usaha lain yang terkena pandemi Covid-19. Shutdown bisa berlangsung hingga akhir tahun 2020. Kini, penyelenggara haji dan umrah tidak bisa mengirimkan jemaah haji. Situasi ini pasti akan menekan arus kas perusahaan. Kata Bansuth. Pelaksanaan Haji dan Haji dalam UU No. 89 8/2019 (PIHU) menyebutkan bahwa untuk dapat disahkan menjadi penyelenggara perjalanan haji (PPIU), biro perjalanan harus memenuhi persyaratan, antara lain kepemilikan dan pengoperasian warga negara muslim oleh WNI. Pasal 75 tentang perubahan ketentuan tertentu dalam UU No 8/2019 Mengenai RUU Penciptaan Lapangan Kerja secara komprehensif, ketentuan Pasal 89 diubah sebagai berikut: “Untuk memperoleh izin usaha menjadi PPIU, biro perjalanan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adanya ungkapan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat mengarah pada Kecurigaan semacam ini, menurut Pasal 89 UU No 8/2019, frase PPIU yang dimiliki dan dikelola oleh warga muslim bisa dihilangkan.

“Alhasil, penyelenggara umroh dan umrah khawatir kedepan j Urusan umrah akan dikendalikan oleh perusahaan asing. Hal ini tidak diperbolehkan karena akan semakin menghapus kedaulatan ekonomi negara. Sebaiknya undang-undang yang komprehensif menjelaskan secara detail apa saja persyaratan utamanya, tanpa menimbulkan kecemasan dan kecurigaan negatif dari semua pihak, ”tutup Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288