OJK membutuhkan reformasi yang belum terselesaikan

Home / MPR RI / OJK membutuhkan reformasi yang belum terselesaikan

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan mendesak pemerintah lebih matang dan berhati-hati dalam merumuskan kebijakan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memang, karena pandemi Covid-19 dan penurunan ekonomi negara, tindakan yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah baru.

Dalam waktu dekat, pengawasan keuangan akan dialihkan dari OJK ke Bank Indonesia (BI). OJK memang dinilai tidak mampu melakukan pengawasan keuangan. Namun, Syarief Hasan mendesak pemerintah melakukan pembenahan dan reformasi di lingkungan OJK tanpa harus mengalihkan fungsinya ke BI. Transfer ini akan membutuhkan banyak waktu, pemikiran, tenaga, dan dana, dan fokusnya harus pada pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ia mengatakan: “Di bawah pengaruh pandemi Covid-19, pergeseran ini dapat mengganggu sektor keuangan.

” Tidak hanya itu, rencana pergeseran ini juga dapat melemahkan kepercayaan investor karena sepertinya sudah tidak ada lagi. Dia menambahkan bahwa dia memiliki kepercayaan jangka panjang pada lembaga negara yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan. OJK merupakan bagian dari upaya reformasi keuangan pemerintah dan DPR RI saat itu. Meskipun lembaga ini baru berdiri pada tahun 2011 dengan UU No. Ia menyatakan berdiri pada tanggal 21 tahun 2011, namun sejak krisis keuangan 1998/1999 sudah ada cita-cita yang dibentuknya. – Gagasan untuk membentuk lembaga independen memang satu Perintah hukum. Pada tanggal 23 BI, 1999. Padahal, salah satu ketentuan menyebutkan bahwa UU OJK sudah ada sebelum 31 Desember 2002. Namun karena berbagai faktor, OJK baru lahir pada tahun 2011 ketika hanya terjadi krisis keuangan global. Syarief Hasan mengatakan: “Perlu untuk menjaga lembaga yang sudah lama berdiri dan mengoptimalkan kinerjanya. Fungsi-fungsinya belum dialihkan.” Syarief Hasan menghimbau agar pemerintah tidak terburu-buru mereformasi sistem pengawasan keuangan Indonesia secara komprehensif melalui pembelajaran. Negara-negara lain. “Selain mempelajari dan menganalisa situasi terkini di Inggris pasca pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia juga perlu belajar dari pengalaman sukses Jepang dalam pengawasan keuangan melalui organisasi serupa OJK, yaitu Badan Jasa Keuangan Jepang,” tuturnya. .— “Kinerja OJK kurang. Respon terbaik harus diberikan dengan penguatan dan penyempurnaan sistem kendali berupa pembenahan di lingkungan Panitia Penyelenggara Olimpiade. Jika timbul masalah, pemerintah harus bertindak hati-hati dan matang. Memperbaiki dapur dan tidak membakar dapur. Syarief Hasan Said: “Karena jika dapur terbakar, api akan menghancurkan konsentrasi pemulihan ekonomi, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. “

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288