Wakil Presiden MPR Indonesia ingin agar pemerintah menghormati keputusan badan hukum tersebut

Home / MPR RI / Wakil Presiden MPR Indonesia ingin agar pemerintah menghormati keputusan badan hukum tersebut

TRIBUNNEWS.COM-Sejak Presiden Jokowi menjabat, pemerintah telah melakukan sejumlah pelanggaran hukum berdasarkan putusan pengadilan. Ini termasuk kebijaksanaan untuk memperlambat dan memblokir Internet di Papua dan Papua Barat. Dalam putusannya (03/06/2020), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyebutkan bahwa kebijaksanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperlambat dan mencegah penggunaan internet tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 30 tahun itu. 2020 . Akibatnya, banyak orang Papua dan orang Papua Barat yang tidak bisa mengakses internet untuk memahami kondisi orang Papua dan orang Papua Barat. Selain itu, sejak Agustus 2019 hingga September 2019, banyak warga yang dirugikan secara sosial dan ekonomi.

Sebelumnya (22 Maret 2017) dikabarkan pemerintah melakukan pelanggaran terhadap hutan yang menyerang Kalimantan Tengah. Api dan lumpur (karhutla). Hukuman itu muncul setelah Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya menyetujui sebagian besar class action Kalimantan Tengah Bebas Tembakau (GAAS). Pemerintah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pusat (PT) Kalimantan, namun ditolak pada (19/9/2017). Bahkan permohonan pemerintah kepada Mahkamah Agung untuk mengesampingkan hukuman semula pun ditolak lagi. Pada akhirnya, pemerintah melanggar hukum dan merevisi putusan (KP), yang ditolak lagi.

Selain itu, pemerintah juga kalah dalam kasus kenaikan biaya pengobatan BPJS. Mulai (1/1/2020), pemerintah menggunakan defisit sebagai alasan untuk menaikkan kontribusi BPJSSanté menjadi 100%. Komunitas Penderita Dialisis di Indonesia (KPCDI) juga mengajukan Gugatan PERPRES Nomor 75 Tahun 2019 tentang peningkatan jaminan kesehatan dari sumbangan BPJS Kesehatan. Mahkamah Agung mengizinkan persidangan dalam putusannya dan mengesampingkan peningkatan sumbangan BPJSSanté pada 3 September 2020. Namun, pemerintah kembali menaikkan pungutan yang berlaku efektif (1/7/2020), dan kenaikannya tidak jauh berbeda dengan kenaikan sebelumnya. Syarief Hasan, wakil ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menyatakan harapan bahwa pemerintah akan memberikan contoh untuk menghormati dan menaati keputusan badan peradilan tertinggi di Indonesia. Ibarat main sepak bola, pemerintah juga dikalahkan 3-0 oleh rakyat. Tentunya, dalam situasi pandemi Covid 19 yang parah, hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik.

“Jika pemerintah tidak menghormati dan melanggar putusan pengadilan, bagaimana dengan orang-orang? Pemerintah harus segera menindaklanjuti keputusan untuk mendirikan rumah sakit paru-paru khusus untuk Karhutra.” Pemerintah juga harus mempertimbangkan kembali kenaikan biaya BPJS untuk mematuhi Mahkamah Agung Hasil putusan. Pemerintah harus memberi contoh dengan dengan murah hati menerima keputusan Papua dan Papua Barat untuk memblokir Internet untuk mematuhi hukum. “Anggota Pansus DPP Demokrasi mengatakan situasi ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setiap kebijakan harus diperhatikan dalam segala aspek, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288