Orang kaya: Presiden harus secara sistematis menjaga Jakarta sebagai ibu kota sesuai dengan Perpres No 60/2020.

Home / MPR RI / Orang kaya: Presiden harus secara sistematis menjaga Jakarta sebagai ibu kota sesuai dengan Perpres No 60/2020.

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hidayat Nur Wahid (Hidayat Nur Wahid) mengimbau pemerintah mematuhi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penataan Ruang Jabodetabek Puncak-Cianjur selama masa pelaksanaan. Pekerjaan dari tahun 2020 hingga 2039 itu ditandatangani oleh Presiden Yokowi pada 13 April 2020 dan diundangkan pada 16 April 2020. Undang-undang tersebut memuat ketentuan Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional (“Keppres”). ”Perpres tersebut menyatakan bahwa Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan nasional. Dengan kata lain, Jakarta masih berstatus ibu kota negara. Setidaknya sampai pelaksanaannya. Perpres sampai akhir tahap keempat yaitu Perpres 2039. Sikap ini harus diapresiasi dan didukung agar bisa dilaksanakan secara koheren. Apalagi tidak ada partai “keraton” yang beralih ke makna lain, “Hidayat dan sa di Jakarta. Siaran pers mengatakan Senin (11/5), dalam Perpres yang ditandatangani Presiden Yokowi, oknum-oknum berpenghasilan tinggi menyebutkan ada beberapa regulasi yang menyebutkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional (peraturan ibu kota negara). Artinya, huruf a pada pasal 9 mengatur “strategi pembangunan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional”, dan huruf a dalam pasal 21 ayat 2 mengatur “Jakarta sebagai pusat kegiatan di kawasan pusat perkotaan, termasuk” katanya: ” “Jika kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu kota adalah kota tempat pusat pemerintahan suatu negara berada.” Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 10). Tahun 1964, Jakarta Raya ) Masih menjadi ibu kota Indonesia; selain itu, UU No. 29/2007 juga menjadikan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia.

Oleh karena itu, individu berpenghasilan tinggi mengapresiasi penetapan Jokove atas status Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional dan menghargai Pelaksanaan dan keseriusan Perpres tersebut ia tandatangani sendiri Pencabutan undang-undang yang komprehensif dari Undang-Undang Modal Negara (RUU IKN) yang ingin memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Kalimantan Timur (Kaltim). Hal senada juga disampaikan DPR. -Karena Perpres terbaru, Presiden Jokovy wajar saja mencabut RUU IKN yang sebelumnya diajukan pemerintah kepada Republik Demokratik untuk membuktikan keseriusan dan konsistensi Perpres yang baru ditandatangani olehnya. Presiden belum lama ini. Hal ini disambut baik.

Masyarakat high net worth meyakini bahwa pencabutan undang-undang komprehensif dalam UU IKN juga menunjukkan konsistensi Presiden Jokowi dalam perumusan kebijakan yang telah diatur dalam Perpres yang dijadwalkan pada tahun 2039. Mau melanggar peraturan presiden dia sendiri ambil. Konsistensi presiden sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, dan seperti yang diharapkan pemerintah Chokovi selama ini bisa menarik investor, ”ujarnya, termasuk soal jabatan. Presiden Jokowi juga mengatakan kepada Presiden Jakarta: “Menteri tidak punya visi, hanya presiden yang punya visi.” Ini penting sekali, jadi tidak ada menteri yang ngotot meneruskan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, dan tidak ada perbedaan antara presiden. Asisten yang sejauh ini mengungkap relokasi ibu kota. “-Orang berpenghasilan tinggi berharap undang-undang RUU IKN yang telah diajukan ke Republik Demokratik dicabut setelah ada keputusan presiden. Pada saat yang sama, seluruh anggaran yang dialokasikan ke ibu kota baru dapat segera didistribusikan kembali sebagai tanggapan atas pandemi Covid-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288