Koordinasi yang baik diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian dampak pandemi Covid-19

Home / MPR RI / Koordinasi yang baik diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian dampak pandemi Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Lestari Moerdijat meminta pemerintah meningkatkan koordinasi di antara berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menghilangkan hambatan birokrasi dalam setiap kebijakan. Dalam manajemen pandemi Covid-19 di negara tersebut, hambatan untuk koordinasi menjadi semakin jelas. -Saya pikir koordinasi adalah tautan lemah birokrasi kita. Leistari menjelaskan, Leistari memanggilnya seorang kenalan dalam sebuah pernyataan, Senin (11/5). Reilly menilai, sejak rezim orde baru, masalah koordinasi di birokrasi menjadi perhatian. Saat itu, ada empat konsep yang bisa diterapkan dalam birokrasi kita, yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan partisipasi. Namun konsep ini tidak diterapkan hingga masuknya orde baru. Dia menjelaskan, selama ini koordinasi masih menjadi persoalan jangka panjang dalam birokrasi kita.

Rerie percaya bahwa birokrasi kita harus terkoordinasi dengan baik. Selain itu, imbuhnya, akibat pandemi Covid-19, kondisi yang dihadapi Indonesia dan seluruh dunia penuh ketidakpastian tahun ini dan beberapa tahun mendatang.

“Banyak tantangan yang dihadapinya tentu membutuhkan kecepatan dan ketepatan tindakan, jadi kami membutuhkan koordinasi yang kuat dalam birokrasi untuk mengatasi masalah yang ada.” Tambah Rerie,

Terjadi di Indonesia Pada awal epidemi Covid-19, kegagapan pemerintah adalah pelajaran umum bahwa setiap birokrasi pemerintah harus segera memperbaikinya. — Menurut anggota parlemen Partai NasDem, di bawah pengaruh pandemi Covid-19, pemerintah dan masyarakat belum sempat memperdebatkan arti sebuah kata. Karena itu, Ryry menekankan bahwa seharusnya tidak lagi memungkinkan para pemimpin untuk mengeluarkan banyak penjelasan dan menciptakan kekacauan.

“Dampak pandemi Covid-19 beragam, mulai dari bidang ekonomi, sosial dan budaya, sehingga harus ditangani secara komprehensif dan segera. Sebaliknya, kami justru berdebat untuk mengoreksi ucapan pejabat,” Menyikapi interpretasi epidemi Covid-19, Rerie mendesak pemerintah segera melakukan tes skala besar dalam jumlah yang memadai untuk menangani epidemi Covid-19 secara lebih efektif. — Pimpinan laboratorium kedokteran skala besar Indonesia Joko Widodo menerima uji sampel PCR yang dilakukan oleh laboratorium medik Indonesia di One Conference Co., Ltd. (Conference Co., Ltd.). Tes tersebut disiarkan langsung di YouTube Setpres pada hari Senin, mencapai 4.000 per hari. Hingga 5.000 sampel. Jumlah ini masih jauh dari target 10.000 sampel per hari. Sementara itu, Worldometer mencontohkan, hingga Senin (11/5), laporan pengujian berdasarkan uji per sejuta penduduk di Indonesia adalah 579. Angka ini masih lebih rendah dari Namibia yang memiliki 607 tes per satu juta penduduk.Di Asia, rasio tes Indonesia masih jauh di bawah India yang bisa dilakukan 1.213 tes per juta penduduk. Bahkan di Asia Tenggara, Filipina memiliki rasio tes yang jauh lebih baik, dengan 1.489 tes per satu juta orang – menurut Jokowi, alasan kinerja tes yang buruk adalah fungsi laboratorium pemerintah yang tidak memadai. Dari 104 jaringan laboratorium rujukan, hanya 53 laboratorium yang beroperasi dalam kondisi terbaik. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya tenaga laboratorium. –Rerie percaya bahwa keterbatasan ini harus segera diatasi melalui pendekatan kolaboratif dan koordinasi banyak lembaga dengan staf laboratorium sehingga pekerjaan pengujian dapat dibagikan di antara sampel dalam uji Covid-19 skala besar. “Tentunya harus dilakukan penyesuaian agar petugas yang diperbantukan dari laboratorium dapat mengolah sampel dalam pengujian skala besar. Perlu koordinasi yang baik untuk melakukan hal tersebut,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288