Perlu koordinasi sosial dan pemerintah untuk mengurangi pandemi

Home / MPR RI / Perlu koordinasi sosial dan pemerintah untuk mengurangi pandemi

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) menyerukan tindakan disipliner publik untuk mematuhi kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di daerahnya masing-masing. Agar PSBB yang dilaksanakan berfungsi normal, pemerintah tetap harus melepaskannya. Rerie mengatakan bahwa ketika PSBB mulai berlaku di Jawa Timur, ia mengatakan dalam pidatonya pada hari Minggu (3/5) bahwa ini adalah industri padat karya yang selalu beroperasi berdasarkan rekomendasi dari kementerian terkait. Sayangnya, Rerie menjelaskan kepatuhan terhadap kesepakatan tanggap Covid-19 sangat rendah. Akibatnya, banyak karyawan di perusahaan yang dinyatakan positif Covid-19, dan pabrik tutup beberapa hari setelah dua karyawannya meninggal karena Covid-19. Anggota partai NasDem juga datang ke perusahaan dengan industri serupa di Amerika Serikat.

“Tapi yang membedakan setelah dua karyawan terkena virus corona, pabrik ditutup sementara pada 20 Maret,” ujarnya.

Pada tahap pertama, PSBB DKI Jakarta juga memperhatikan Pemerintah tidak sejalan dengan kasus serupa. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta melarang beroperasinya banyak perusahaan selama PSBB. — Dia mengatakan: “Namun, kementerian pusat dan komisi terkait malah memberikan saran untuk tindakan.” Berdasarkan kejadian tersebut, Ruili berharap semua pihak, pemerintah dan industri juga bisa puas dengan ini. PSBB menetapkan bahwa Rerie mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dan benar-benar memperhatikan segala aspek yang perlu diperhatikan. Untuk beberapa alasan, beberapa partai politik ingin mengeluarkan pengecualian atau berencana untuk melonggarkan aturan PSBB tertentu karena beberapa alasan, harap pertimbangkan dampak keseluruhannya, “tandas Rerie.-Menurut wakil presiden MPR Indonesia untuk menyerap keinginan masyarakat dan daerah, China, proses respons COVID -19 memang membutuhkan waktu.

Rerie percaya bahwa durasi panjang implementasi CBDR juga dapat memengaruhi psikologi kelompok psikologis, sehingga ia tidak mungkin mematuhi banyak protokol kesehatan untuk mengatasi epidemi Covid-19. .

“Jika ada asosiasi yang disiplin, saya yakin epidemi Covid-19 akan segera berakhir. Sebaliknya, jika masyarakat dan pemerintah masih mencari alasan untuk melonggarkan peraturan PSBB, saya ragu bahwa situasi ini akan berakhir, “katanya. Dia menambahkan bahwa meskipun pemerintah daerah harus terus menyosialisasikan kebijakan dan memaksakan pada mereka yang melanggar peraturan PSBB Hukuman berat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288