Individu berpenghasilan tinggi: Presiden harus secara sistematis mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota sesuai dengan Keputusan Presiden No. 60/2020.

Home / MPR RI / Individu berpenghasilan tinggi: Presiden harus secara sistematis mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota sesuai dengan Keputusan Presiden No. 60/2020.

Hidayat Nur Wahid, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, menyerukan kepada pemerintah untuk mematuhi Peraturan Presiden No. 60 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Presiden Yokowi pada tanggal 13 April 2020, tentang Undang-undang Perencanaan Ruang Angkasa Jabodetabek tahun 2020-Patriarki Jabodetabek tentang 2020-2020 Diundangkan pada 16 April 2020. Undang-undang tersebut memuat ketentuan untuk Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional (status ibukota nasional).

“Perpres menyatakan bahwa Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan nasional. Dengan kata lain, Jakarta telah mempertahankan status ibu kotanya hingga setidaknya tahap keempat dilaksanakan. Perpres, yaitu tahun 2039. Sikap ini harus diapresiasi dan Dukungan bisa dilakukan. Tidak ada parpol “istana” yang dialihkan ke makna lain, “kata Hidayat dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (11/5). — Dalam Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi, oknum-oknum kaya mengatakan ada beberapa regulasi yang mewajibkan Jakarta menjadi pusat pemerintahan nasional (status ibu kota negara). Artinya, huruf a pada pasal 9 mengatur “strategi pembangunan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional”, dan huruf a dalam pasal 21 ayat 2 mengatur “Jakarta sebagai pusat kegiatan di pusat perkotaan, termasuk” katanya: ” Pemerintah dan wilayah diplomatik. ”“ Jika kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu kota mengacu pada kota di mana pusat pemerintahan suatu negara berada. ”Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu UU No. 10). Pada tahun 1964, Jakarta Raya masih menjadi ibu kota Indonesia, selain itu UU No. 29/2007 juga menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. – Oleh karena itu, HNW berterima kasih kepada Jokowi karena telah mengabdi pada Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional. Penetapan status negara, dan dalam rangka melaksanakan dan sungguh-sungguh melaksanakan Perpres yang ditandatangani olehnya

Presiden Jokowi (Jokowi) menghapuskan undang-undang komprehensif Undang-Undang Modal “Nasional” (RUU IKN), yang berharap dapat Ibukota Indonesia pindah dari Jakarta ke Penajam Paser Pas Kalimantan (Kalimantan Timur). Seperti yang sebelumnya diserahkan pemerintah ke DPR. -Karena keputusan presiden terbaru, Presiden Jokovy secara alami harus mencabut RUU IKN yang sebelumnya diajukan oleh pemerintah ke Republik Demokratik untuk membuktikan keseriusan dan konsistensi dari keputusan presiden baru yang ditandatangani olehnya.

Orang-orang dengan kekayaan tinggi percaya bahwa pencabutan RUU IKN yang komprehensif juga menunjukkan konsistensi Presiden Jokowi dalam perumusan kebijakan, yang diatur dalam Peraturan Presiden 2039.

“Presiden Jokovy tentu saja tidak. Ingin melanggar keputusan presiden yang diambilnya sendiri. Konsistensi presiden sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, seperti yang diharapkan pemerintah Chokovy sejauh ini, ini dapat menarik investasi Siapa, “katanya, termasuk masalah posisi. Presiden Jakarta juga mengatakan: “Menteri tidak punya visi, hanya presiden yang punya visi.” Ini sangat penting, jadi tidak ada menteri yang bersikeras meneruskan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, dan tidak ada perbedaan antara presiden. Asisten untuk masalah relokasi modal yang belum terselesaikan sejauh ini. Dia mengatakan: “Untuk mengalihkan energi negara ke masalah yang lebih mendesak, seperti mengatasi epidemi Covid-19.” -HNW berharap untuk mencabut undang-undang komprehensif RUU IKN yang diajukan ke DPR setelah dikonfirmasi di Perpres. Pada saat yang sama, seluruh anggaran yang dialokasikan untuk modal baru dapat segera dialokasikan kembali untuk mengatasi epidemi Covid-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288