Menjadi pembicara utama IOJI, Wakil Presiden MPR Indonesia: Memperkuat sistem keselamatan maritim Indonesia

Home / MPR RI / Menjadi pembicara utama IOJI, Wakil Presiden MPR Indonesia: Memperkuat sistem keselamatan maritim Indonesia

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Indonesia yang Demokratis Syarief Hasan mengungkapkan pandangannya tentang sistem keamanan maritim Indonesia selama webinar IOJI pada Selasa (30/6/2020). Webinar yang diselenggarakan oleh Indonesian Maritime Justice Initiative ini bertajuk “Penguatan Sistem Keamanan Laut Indonesia” -Yarief Hasan mengawali perspektifnya dengan menjelaskan potensi perairan Indonesia. Total wilayah laut Indonesia mencapai 6,32 juta kilometer persegi, yang menyumbang hampir 62% dari total wilayah Indonesia, dihuni oleh hampir 37% ikan dan memiliki potensi perikanan tahunan sebesar 65 juta ton. Katanya: “Potensi ini harus dibudidayakan dengan baik terutama di daerah perbatasan Indonesia.” – Bagaimana bisa Indonesia tidak? Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga. Di antara 10 negara ini, Indonesia hanya mencapai kesepakatan tentang perbatasan laut lengkap dengan Papua Nugini. Syarief Hasan mengatakan: “Demi keamanan, perbatasan ini harus diperhatikan, terutama yang rawan masalah, seperti di North Natuna.” – Apalagi dalam beberapa bulan terakhir ini, perairan North Natuna sering terkena imbasnya. Interferensi dari negara lain. Misalnya, sepanjang 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan 13 kapal patroli Vietnam sedang mengawal nelayan ke kawasan ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin. Puncaknya terjadi dari akhir 2019 hingga awal 2020. Organisasi Pengawasan Biaya Tiongkok mengusir para nelayan Indonesia dari perairan utara Natuna, melanggar Hukum Maritim Internasional (UNCLOS 1982).

Kita bersama, terutama pemerintah. Pemerintah harus memperkuat agen keselamatan maritim. Oleh karena itu, lebih banyak kapal dari negara lain yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa illegal fishing, ”kata Syarief Hasan.

Anggota Panitia Pertama Kementerian Pertahanan DPR RI menjelaskan, penguatan keamanan Indonesia terutama menyangkut tiga aspek, yakni kepolisian Syarief Hasan. Said: “Cara pertama melindungi lautan Indonesia adalah dengan memperkuat sistem keamanan badan-badan maritim Indonesia yang belum menyatukan perlindungan lautan. “Indonesia memiliki sekitar 7 badan Pengawal Maritim, tetapi tidak ada sistem koordinasi yang baik untuk mendukungnya. Oleh karena itu, biasanya hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan maritim yang besar.

” Semua badan keamanan laut harus di bawah kendali Bakamla (Badan Keselamatan Maritim) dibawah. “Syarief Hasan.

Dia mengatakan, selama ini Bakamla dibentuk berdasarkan Perpres No base. Dalam 178 tahun 2014, kinerjanya kurang memuaskan. Selain itu, anggaran dan jumlah armada belum memenuhi kondisi ideal. Oleh karena itu, perlu adanya kebutuhan. Fungsi ini diperkuat melalui penyatuan anggaran dan organisasi komando. Di bawah kepemimpinan organisasi-organisasi ini, Bakamura, Polarut, KPLP, Direktur Jenderal Bea Cukai, KKP dan lembaga lainnya berada di posisi terdepan. Meningkatkan kekuatan militer untuk memberikan Mengamankan, menggertak dan memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia khususnya di wilayah perbatasan.Namun demikian, menurutnya Indonesia harus mengutamakan diplomasi untuk menghindari potensi perang, terutama di China Selatan yang berbatasan dengan perairan utara Natuna. Laut.

“Penguatan badan keselamatan maritim harus terus mengutamakan diplomasi. Memang, keamanan maritim juga melibatkan politik, hukum, hubungan luar negeri, dan ekonomi. Diplomasi dalam diri SBY harus dilakukan pemerintah dengan semangat “persatuan”. “Jutaan teman dan nol musuh,” kata Syarief Hasan, anggota Partai Demokratik Tinggi Majelus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288