Hidayat mendesak pleno mencabut RUU HIP dari Prolegnas

Home / MPR RI / Hidayat mendesak pleno mencabut RUU HIP dari Prolegnas

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), mendesak ditutupnya rapat paripurna DPR RI yang rencananya digelar pada Kamis, 16 Juli, untuk segera memutuskan berhenti membahas “Undang-Undang Kebijakan Ide” (RUU) Panka Syrah (HIP).

Sejak pembahasan “HIP Act” telah berakhir, hal tersebut sejalan dengan janji yang diutarakan oleh pimpinan Partai Demokrat dan Republik dalam pertemuan tersebut. Delegasi pimpinan demonstran menolak RUU HIP. Selain itu, dalam rapat paripurna, pihaknya sudah memiliki agenda untuk menanggapi penolakan masyarakat terhadap RUU HIP. Dengan sikap formal pemerintah menghentikan pembahasan bahkan mencabut Prolegnas prioritas 2020 dan Prolegnas HIP UU 2020-2024 yang sudah lama dicantumkan, ”ujarnya dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu 7/15 – hasil rapat legislatif Hidayat terasa. Sayangnya, DPR dan pemerintah menghapus 16 RUU dari daftar prioritas tahun 2020, namun RUU HIP belum juga dicabut dari daftar RUU.Bahkan, RUU tersebut ditolak secara besar-besaran oleh organisasi keagamaan Pemuda Pancasra. Pimpinan dari semua lapisan negara seperti tentara veteran. Sayangnya DPR tidak mendengarkan tuntutan mereka secara serius. Dalam rapat kerja antara Baleg DPR RI dengan pemerintah (diwakili Menkumham) dan DPD, PKS mengirimkan anggota legislatif. Ketiga pihak sepakat untuk menghentikan pembahasan RUU HIP bahkan menghapusnya dari rencana legislasi nasional, ”ujarnya. -Karena itu, Panitia Komite Kedelapan DPR RI mendesak agar rapat paripurna DPR RI menjadi forum pengambil keputusan tertinggi di DPR yang akan membahas pembahasan berakhirnya Prolegnas dan / atau mencabut RUU HIP. “Pimpinan Republik Demokratik Rakyat Tiongkok secara terbuka berjanji memimpin ormas yang memprotes RUU HIP untuk menghentikan pembahasan. Selain itu, Menkopolhukam juga secara lisan menyatakan bahwa pemerintah tidak menyetujui RUU HIP yang dipertanyakan tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Hidayat (Hidayat) kembali menegaskan .

Orang-orang berpenghasilan tinggi mengingatkan bahwa ketika UU HIP dialihkan ke UU Keanggotaan Swasta DPR, pemerintah dan DPR tidak boleh mengalami kesulitan yang sama. “Dalam pembahasan UU tersebut, FPKS dipanggil kembali ke legislatif untuk menangani konten yang bermasalah. . Kemudian diabaikan dan oleh karena itu diajukan ke rapat paripurna. Dalam rapat paripurna, penolakan FPKS dan Fraksi Demokrat juga tidak dihiraukan, sehingga ketika isi RUU itu dipublikasikan, menimbulkan kontroversi. Sebagai rujukan, beberapa konten UU HIP sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Diantaranya adalah ketidaksesuaian TAP MPRS XXV / 1966 yang melarang larangan penyebaran ideologi Pancasila, urgensi Pancasila dalam trisila dan ekasila, serta banyaknya ketentuan RUU HIP yang tidak sesuai dengan asas ketuhanan. Tuhan Mahakuasa. Pancasila. Selain itu juga menyangkut visi Pancasila dan karakter humanistik dalam UU HIP yang tidak sejalan dengan Pancasila pada 18 Agustus 1945. Bahkan UU Prolegnas HIP sudah dikeluarkan, sehingga sengketa ini dihentikan. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat dan semangat RMR dapat dipertahankan. Setelah itu, semua pihak bisa berkontribusi dan fokus untuk mengatasi Covid-19 yang semakin marak dan mengkhawatirkan, ”pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288