Hidayat mengimbau pemerintah segera menerapkan undang-undang pesantren, terutama saat pandemi Covid 19

Home / MPR RI / Hidayat mengimbau pemerintah segera menerapkan undang-undang pesantren, terutama saat pandemi Covid 19

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) meminta pemerintah (dalam hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia) untuk membantu dan melindungi sekolah asrama Islam (dua lembaga, kiyai dan santri), sesuai dengan yang relevan Hukum Pesantren No. 18 tahun 2019. Bantuan semacam ini diperlukan, terutama untuk mengatasi dampak kelembagaan, kesehatan, dan ekonomi dari pandemi Corona Covid 19.

“UU Pondok Pesantren diberlakukan dan diundangkan untuk membantu pesantren. Ini adalah tradisional, modern, Muadala atau menggabungkan pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Di era pandemi Covid-19, Banyak pesantren yang terkena imbasnya dan keberadaan undang-undang ini menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melaksanakannya sebagai penegak hukum, ā€¯ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (10/7). Disebutkan bahwa Pasal 42 UU Petani mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat dan memberikan dukungan untuk itu. Melaksanakan fungsi dakwah pondok pesantren, termasuk kerjasama proyek, politik dan fasilitas pembiayaan; selain itu, Pasal 46 ayat 1 dan 2 mengatur bahwa pemerintah memberikan dukungan dan kemudahan untuk membantu petani melakukan bentuk dukungan berikut Fungsi pemberdayaan masyarakat: (a) bantuan keuangan; b) dukungan sarana dan prasarana; (c) bantuan teknis; dan / atau d) pelatihan kejuruan. Dia menyatakan: “Harus ditentukan bahwa dukungan ini harus disesuaikan dengan pandemi Covid-19 saat ini yang juga mempengaruhi petani. “

Anggota Panitia Kedelapan DPR)) Sejak rapat kerja pertama dengan Kementerian Agama saat Covid-19 (4 April 2020), HNW mengusulkan agar Kementerian Agama juga memprioritaskan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Khususnya di bidang pesantren. Ia bahkan menawarkan kemungkinan donasi dana untuk pendidikan. Usulan itu disetujui Menteri Agama.

“Menteri Agama sudah menerima prioritas bagi petani mulai 8 April 2020. Dan ajaran agama lainnya. Ia mengatakan bahwa hal ini harus dipahami sebagai tanggung jawab kepada Republik Demokratik, konsekuensi konstitusional dari pengesahan UU Petani, dan apresiasi negara atas kontribusi dan layanan petani kepada Indonesia. -Hidayat menyatakan bahwa pada pertemuan terakhir Komite Kedelapan dan Kementerian Agama (26/06) / 2020), proposal anggaran tambahan sebesar Rp2,8 triliun untuk tahun 2020 telah diusulkan untuk mempromosikan dampak Covid-19. Namun, hanya Kementerian Keuangan Menerima 2,36 miliar rupee. Ia berharap Kementerian Keuangan akan segera mengalokasikan dana dan Kementerian Agama. Ini akan segera didistribusikan ke pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan cara yang adil dan dapat diandalkan. Dia juga mendorong Kementerian Agama untuk mengalokasikan anggaran yang belum terealisasi untuk jemaah haji dan umroh sebesar 1 miliar rupee karena pemerintah tidak mengirimkan haji tahun ini. Perjanjian Covid-19. Ia menyimpulkan, hal itu termasuk membantu Santri dan Ustadz membiayai tes kesehatan serta biaya belajar dan melakukan kegiatan kesehatan di pesantren, yang semuanya terjadi selama peristiwa medis darurat Covid-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288