Usai rapat tahunan, MPR RI akan mengungkap kinerja lembaga nasional secara online

Home / MPR RI / Usai rapat tahunan, MPR RI akan mengungkap kinerja lembaga nasional secara online

TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan penyelenggaraan rapat tahunan MPR RI yang akan digelar pada 14 Agustus 2020 akan berbeda dengan rapat tahunan MPR RI sebelumnya. Pada rapat tahunan MPR RI, kali ini lembaga nasional akan menyampaikan laporan kinerja lembaga nasional kepada pimpinan MPR RI.

Selain itu, laporan kinerja lembaga tersebut akan dipublikasikan secara online oleh MPR RI.

“Sebenarnya pimpinan MPR RI sepakat bahwa pada rapat tahunan MPR RI kali ini pimpinan lembaga nasional bisa langsung menyampaikan laporan kinerjanya ke publik. Namun, karena pandemi Covid-19, hal tersebut tidak bisa Laporan kinerja “Setelah kita menerima negara, pimpinan MPR RI akan menggunakan YouTube, video streaming atau media sosial lainnya untuk memposting informasi secara online,” kata Bamsoet pada pertemuan ahli media di ruang pers MPR RI di Bandung, Jumat (07 Agustus 2020). -Baca: Pertemuan dengan Presiden MPR AHY Bahas Masalah Kebangsaan dalam Perekonomian Nasional-Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dan Hidayat Nur Wahid (virtual hadir) serta 26 redaksi media massa yang hadir.- Mantan Presiden Republik Demokratik Rakyat RI ini menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan rapat tahunan MPR RI, pihaknya akan meminta kepada pimpinan lembaga negara untuk membacakan laporan kinerjanya untuk direkam. Rekaman tersebut akan dipublikasikan secara online oleh MPR Indonesia, dapat disampaikan secara online, tetapi tidak Mempengaruhi isi laporan kinerja lembaga nasional yang dibacakan Presiden pada rapat tahunan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “kata Bamsoet. Perwakilan Kementerian Pertahanan FKPPI juga membahas berbagai isu yang masih menyelimuti pers. Menurut laporan Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) dan Asosiasi Jurnalis Asia Tenggara (SEAJU) 2018, media massa di Asia Tenggara menghadapi tantangan. Tiga isu utama tersebut adalah upah rendah, tunggakan upah dan kekerasan fisik .— Dalam laporan IFJ dan SEAJU tahun 2019, ditemukan bahwa 61% jurnalis di Asia Tenggara masih percaya bahwa pekerjaan mereka tidak aman. – Baca: Kunjungi Kendaraan Taktis Pindad, Bamso dan Jajal MAUNG dan Senapan Serbu SS2-V4 HB – << Indonesia terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas ekosistem media massa. Lembaga pemantau Reporters Without Borders mencatat dalam Indeks Kebebasan Pers Indonesia dari 124 pada 2019 menjadi 119 pada pertengahan 2020. Itu selalu lebih baik dari Filipina yang terletak di Filipina. 136, Myanmar 139, Thailand 140, Brunei 152 atau Singapura 158. Oleh karena itu, evaluasi bukanlah hasil akhir. Kompetisi tetap dibutuhkan agar demokratisasi media massa di Indonesia tidak berhenti, ”kata Bamsoet. Kedua perusahaan juga akan memberikan bantuan kepada industri surat kabar.

Baca: Sebenarnya respon masalah Covid-19 Bamsoet dari zona merah hingga Penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) -Bantuan ini meliputi penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kertas koran, penangguhan tagihan listrik, pengurangan tarif pajak badan sebesar 50%, dan pembebasan Pajak Penghasilan Badan (PPh) bagi karyawan yang penghasilan bulanannya tidak melebihi Rp 200 juta. Dan itu menyalahgunakan anggaran belanja iklan layanan publik departemen pemerintah dan lembaga negara untuk media lokal.

“Tidak banyak negara di dunia yang bersedia memberikan bantuan serupa. Selain Indonesia, negara lainnya adalah Norwegia, Swedia dan Selandia Baru. Oleh karena itu, media massa harus meningkatkan kualitas pemberitaannya. Mempresentasikan informasi kepada publik secara jujur ​​dan akurat. “Jangan libatkan media dalam menyebarkan informasi tentang penipuan, dan tidak bisa dipercaya,” pungkas Bamsoet. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288