OJK membutuhkan reformasi yang belum terselesaikan

Home / MPR RI / OJK membutuhkan reformasi yang belum terselesaikan

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan mendesak pemerintah lebih matang dan berhati-hati dalam merumuskan kebijakan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memang, karena pandemi Covid 19, situasi ekonomi negara itu sulit, dan langkah-langkah yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah baru. Pasalnya, OJK dinilai kurang mampu memberikan pengawasan keuangan. Namun, Syarief Hasan mendesak pemerintah melakukan pembenahan dan reformasi di lingkungan OJK tanpa harus mengalihkan fungsinya ke BI.

Ia meyakini bahwa meski kinerja OJK tidak sesuai harapan, hal tersebut bukanlah alasan untuk mengembalikan kebijakannya ke arah yang benar. dua kali lipat. Transfer ini akan membutuhkan banyak waktu, pikiran, energi dan dana, dan dana ini harus didedikasikan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dia menambahkan: “Di bawah pengaruh pandemi Covid-19, pergeseran ini dapat mengganggu sektor keuangan.” Dia berkata: “Tangani kontrol keuangan.”

Anggota Dewan Demokrasi Tinggi juga meninjau ini. Satu tujuan Pembentukan OJK. “OJK merupakan bagian dari upaya reformasi keuangan pemerintah dan DPR RI saat itu. Meski lembaga ini dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, namun cita-cita pembentukannya sudah ada sejak krisis keuangan 1998/1999. ‘, ungkapnya.

Ide pembentukan organisasi independen sebenarnya telah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tentang BI pada tahun 1999. Padahal, salah satu ketentuan menunjukkan bahwa undang-undang OJK sudah ada sejak 31 Desember 2002. Namun karena berbagai faktor, OJK lahir pada tahun 2011, saat krisis keuangan global belum terjadi. Kinerja harus dijaga dan dioptimalkan. Fungsi ini belum dialihkan kembali, ”kata Syarief Hasan – Syarief Hasan pun mendesak pemerintah. Jangan belajar dari negara lain untuk mereformasi sistem pengawasan keuangan Indonesia secara komprehensif. Pasca pembubaran OJK (Financial Services Authority), Inggris dan Indonesia juga harus belajar dari pengalaman sukses Jepang dalam pengawasan keuangan melalui sebuah lembaga. Ia mengatakan bahwa Badan Jasa Keuangan Jepang mirip dengan OJK. Respon terbaik harus ada di dalam OJK. Bentuk reformasi untuk memperkuat dan memperbaiki sistem regulasi. Jika ada masalah, pemerintah harus bertindak hati-hati dan matang. Memperbaiki dapur daripada membakar dapur. Syarief Hasan mengatakan: “Karena jika dapur terbakar, api akan menghancurkan konsentrasi pemulihan ekonomi, termasuk penanganan Covid -19 pandemi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288