Hidayat mendesak pleno untuk mencabut RUU HIP Prolegnas

Home / MPR RI / Hidayat mendesak pleno untuk mencabut RUU HIP Prolegnas

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mendesak ditutupnya rapat paripurna DPR RI yang rencananya digelar pada Kamis, 16/7, dengan keputusan segera menghentikan Undang-Undang Kebijakan Ideologi (RUU) Pankashi Tarik (HIP) diskusi.

Sejak pembahasan RUU HIP usai, hal itu sejalan dengan komitmen pimpinan DPR saat menerima rombongan. Pemimpin demonstran menolak RUU HIP. Selain itu, dalam rapat paripurna, pihaknya sudah memiliki agenda untuk menanggapi penolakan masyarakat terhadap RUU HIP. Dengan sikap formal pemerintah menghentikan pembahasan bahkan mencabut Prolegnas prioritas 2020 dan Prolegnas HIP UU 2020-2024 yang sudah lama dicantumkan, ”ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, 15 Juli. Hidayat tentang hasil rapat badan legislatif. Sayangnya, DPR dan pemerintah telah menghapus 16 RUU dari daftar prioritas tahun 2020, namun RUU HIP belum juga dicabut dari daftar RUU tersebut.Bahkan penolakan tersebut diabaikan. Dari organisasi keagamaan skala besar Pemuda Pancasila hingga Tentara veteran memiliki tagihan besar di seluruh negeri. Sayangnya, DPR tidak mendengarkan tuntutan mereka dengan serius.

“Suara dan imbauan mereka kepada anggota legislatif PKS berhubungan dengan pemerintah (oleh Menkum (Wakil Menkumham) juga mengutarakan pendapatnya pada rapat kerja RI Republik Demokratik Ba-leg. Oleh karena itu, ketiga pihak sepakat untuk menghentikan pembahasan demokratis RUU HIP dan bahkan menghapusnya dari rencana legislasi nasional, ”ujarnya. -Karena itu kedelapan Pansus DPR RI mendesak agar rapat paripurna DPR RI menjadi forum pengambil keputusan tertinggi di DPR terkait rencana pembahasan berakhirnya pembahasan Prolegnas dan / atau pencabutan RUU HIP. Pimpinan DPR telah berjanji secara terbuka kepada pimpinan CSO yang telah ditunjukkan oleh pimpinan tersebut. Hak untuk menolak RUU HIP untuk menghentikan pembahasan. Selain itu, Menkopolhukam juga secara lisan menyatakan bahwa pemerintah tidak setuju dengan RUU HIP yang meragukan. Jadi tunggu apa lagi? Hidayat kembali menegaskan .

high net worth individual Diingatkan, ketika UU HIP dialihkan menjadi UU Keanggotaan Swasta DPR, seharusnya pemerintah dan DPR tidak mengalami kesulitan yang sama. “Dalam pembahasan RUU tersebut, FPKS dipanggil kembali ke legislatif karena isinya bermasalah. Kemudian diabaikan dan oleh karena itu diajukan ke rapat paripurna. Dalam rapat paripurna, penolakan FPKS dan Fraksi Demokrat juga tidak dihiraukan, sehingga ketika isi RUU itu dipublikasikan, menimbulkan kontroversi. Sebagai rujukan, beberapa konten UU HIP sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Diantaranya adalah ketidaksesuaian TAP MPRS XXV / 1966 yang melarang larangan penyebaran ideologi Pancasila, urgensi Pancasila dalam trisila dan ekasila, serta banyaknya ketentuan RUU HIP yang tidak sesuai dengan asas ketuhanan. Tuhan Mahakuasa. Pancasila. Ini juga menyangkut visi dan karakteristik Manusia Pancasila dalam UU HIP yang tidak sejalan dengan Pancasila pada 18 Agustus 1945. Bahkan UU Prolegnas HIP sudah dikeluarkan, sehingga sengketa ini terhenti. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat dan semangat RMR dapat dipertahankan. Setelah itu, semua pihak bisa berkontribusi dan fokus untuk mengatasi Covid-19 yang semakin marak dan mengkhawatirkan, ”pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288