Syarief Hasan, Wakil Presiden MPR RI: Dana Korea Utara tidak dimaksudkan untuk campur tangan di pasar

Home / MPR RI / Syarief Hasan, Wakil Presiden MPR RI: Dana Korea Utara tidak dimaksudkan untuk campur tangan di pasar

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, wakil ketua MPR partai demokrasi Indonesia, menyatakan bahwa dia tidak setuju apakah dana DPRK Ha akan digunakan untuk keperluan lain selain DPRK Ha. Termasuk pidato pembajakan tentang intervensi pasar yang akan dilakukan Bank Indonesia pada saat pandemi.

Dalam keterangan tertulis yang diterimanya pada Rabu (3 Juni 2020) sore, ia menegaskan Bank Indonesia harus melakukan intervensi di pasar dan menggunakan dana cadangan devisa Bank Indonesia untuk memperkuat rupiah.

Pidato ini berlanjut setelah Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi mengumumkan tidak akan mengirimkan jemaah haji ke Korea Utara. 2020 Karena pemerintah Arab Saudi tidak jelas tentang pelaksanaan ibadah haji, hal itu mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat keputusan yang sulit ini. Tentu saja ini mengecewakan banyak pihak, terutama calon jamaah haji.

Kekecewaan para peziarah masa depan memang dibenarkan. Karena peziarah telah mengantri dan menabung untuk waktu yang lama, mereka memiliki kesempatan untuk pergi ke Tanah Suci. Beberapa orang bahkan menunggu kesempatan berpuluh-puluh tahun, tetapi tidak bisa meninggalkan Chao Ha. Meski kecewa, publik tentu memahami situasi berbahaya saat ini. “Pemerintah tidak boleh meningkatkan kekecewaan publik dengan menggunakan dana ziarah untuk tujuan lain. Termasuk pidato Bank Indonesia tentang penggunaan dana haji sebesar 8,7 triliun rupiah. Tidak dapat menggunakan cadangan devisa Bank Dunia? Skala intervensi Indonesia di pasar mencapai US $ 127,9 miliar pada akhir 2020? Dia bertanya, karena pandemi Covid-19, apakah dana ini tidak cukup untuk memulihkan perekonomian? -Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hassan mengatakan bahwa rakyat dan parlemen Indonesia telah memiliki kesempatan untuk mengadopsi PERPPU No. 1 tahun 2020 untuk merumuskan berbagai kebijakan. Pemerintah harus mengoptimalkan implementasi pandemi Covid-19 dan manfaat ekonominya. Dia juga menekankan bahwa selain mengalokasikan kegiatan ziarah, pemerintah tidak boleh menggunakan dana ziarah milik sejumlah kecil orang, sehingga tidak memperparah kekecewaan mereka yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan ziarah tahun ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288