Menghargai Perpu Copu-19, HNW mengingatkan pemerintah yang serius, menjauh dari korupsi

Home / MPR RI / Menghargai Perpu Copu-19, HNW mengingatkan pemerintah yang serius, menjauh dari korupsi

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. HM Hidayat Nur Wahid menyambut baik keputusan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 sebagai tanggapan atas wabah Covid-19. , Namun sekaligus mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengalokasikan dan merealokasi anggaran untuk mencapai tujuan, dan menghindari praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Dan “negara.” “Tujuan Perppu ini adalah untuk menyasar Covid 19, bukan untuk membentuk darurat sipil, yang telah dikritik oleh seluruh masyarakat. Dia berkata:” Pemerintah harus memperhatikan untuk memastikan anggaran wabah Covid 19 Mampu mencapai tujuan dengan benar dan tidak melebihi persyaratan hukum yang berlaku, “katanya dalam siaran pers Jakarta, Kamis (2/4) .- Hidayat, umumnya dikenal sebagai HNW, menekankan sumber manajemen anggaran untuk epidemi Covid-19, sumbernya Dari sisa anggaran, dana abadi pendidikan, dana yang dikontrol negara (uang sitaan), dana biro pelayanan publik (BLU) dan dana BUMN, menurut Pasal 2 huruf Perppu, ia percaya bahwa pemerintah memiliki Anggaran yang kurang mendesak harus dialokasikan kembali. Misalnya, anggaran untuk negara akan mengurangi modal baru, dan anggaran infrastruktur 020 APBN dalam 2 bernilai 419 triliun rupee.

“Ini tidak boleh diambil dan Dana abadi pendidikan yang dikorbankan, tetapi dana pengembangan modal baru dan infrastruktur yang dibajak untuk menangani wabah Covid-19. Soal Dana Wakaf Pendidikan ternyata sudah ada Perpres 12/2019 yang ditandatangani sendiri oleh Presiden Jokovy. Ia mengatakan Dana Wakaf Pendidikan merupakan dana abadi, yang tujuannya untuk menjamin keberlangsungan rencana pendidikan generasi mendatang dan tidak bisa digunakan. Dalam pengeluaran. “-HNW menyampaikan bahwa Dana Wakaf Pendidikan sangat bermanfaat bagi pembangunan manusia Indonesia dan revolusi spiritual yang sering dicanangkan Presiden Joko Widodo. Virus corona ini akan muncul di kemudian hari,” ujarnya. Komite Syuro dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan bahwa ada juga dana redistribusi anggaran pemerintah yang tidak darurat, sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi, senilai 62 triliun rupee. — “Dengan redistribusi anggaran dan redistribusi dana frastrukur, anggaran untuk mengalahkan wabah Covid-19 yang saat ini dialokasikan menjadi Rp405 triliun sesuai dengan anggaran,” katanya. Selain itu, oknum-oknum berpenghasilan tinggi juga mengkritisi ketentuan Pasal 1 Perppu Nomor 27 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah di berbagai bidang dapat menyelamatkan perekonomian dari krisis, bukan menimbulkan kerugian nasional.Dia menilai pemerintah seolah-olah Saya berharap bisa melindungi diri dari pasal ini agar tidak terjerumus ke dalam kasus korupsi, sekalipun kemungkinan korupsi bisa diketahui publik, karena salah satu unsur korupsi adalah adanya undang-undang kerugian negara. Pemerintah harus merumuskan aturan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan kebebasan masyarakat dari korupsi; Selain itu, undang-undang antikorupsi menekankan bahwa jika korupsi terjadi pada saat negara dalam keadaan bencana, anggota Panitia VIII DPR RI yang bertanggung jawab atas kegiatan penanggulangan bencana mengatakan: ” Dalam kondisi krisis atau dalam bahaya, ancaman sanksi bisa dinaikkan ke level hukuman mati. ”Ditegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan dengan cara ini benar-benar bisa berjalan sesuai rencana, terutama bagi mereka yang berjuang di barisan depan (banyak yang sudah menunaikan tugasnya). Untuk masyarakat yang terkena dampak dan petugas kesehatan, ”pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288