Syarief Hasan: Prioritaskan UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional

Home / MPR RI / Syarief Hasan: Prioritaskan UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional

Syariefuddin Hasan, wakil presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, mendesak pemerintah untuk mempercepat implementasi langkah-langkah stimulus ekonomi untuk UMKM sesuai dengan Perppu No. 1 pada tahun 2020. Karena UKM adalah tulang punggung dan penyangga utama perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang 60% dari PDB dan menyerap hingga 97% dari angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, yang saat ini meningkat.

“Faktanya, pelonggaran kebijakan restrukturisasi kredit untuk pelanggan UMKM tidak lancar. Asosiasi UMKM di Indonesia (Akumindo) menunjukkan bahwa permintaan untuk restrukturisasi kredit oleh lembaga perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank masih sangat sulit,” Syarief Demikian disampaikan Hasan dalam keterangannya, Selasa (6/6/2020).

Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 pada tahun 2020 untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan dana anggaran untuk manajemen Covid-19 pada tahun 2020. 405,1 triliun rupee. Di antara mereka, Rs 70,1 triliun digunakan untuk insentif pajak dan stimulus KUR, dan Rs 150 triliun digunakan untuk mendanai rencana pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi dan penjaminan kredit, dan pembiayaan UMKM dan perusahaan lain untuk memungkinkan pemulihan ekonomi. Selain melonggarkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk pelanggan UMKM, Syarief Hasan juga menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menunda pembayaran kredit masih membingungkan di masyarakat. Dia mengatakan: “Dalam masa-masa sulit ini, pemberi pinjaman dan sewa bank terus mengenakan biaya.”

Wakil ketua MPR Partai Demokrat juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lebih ketat terhadap lembaga kredit yang gagal menerapkan kebijakan pemerintah, karena ini membawa pelaku UMKM. Sulit.

Semua ini, lanjut Syarief Hasan, menunjukkan efektivitas insentif ekonomi bagi masyarakat di tingkat mikro. Bahkan Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk memperkuat UMKM masih belum komprehensif dan tampaknya selektif. Misalnya, hanya perusahaan mikro yang dapat menikmati pembebasan biaya listrik, sedangkan perusahaan kecil dan menengah tidak dapat melakukannya. Bahkan UKM pun terkena pandemi Covid-19.

Syarief Hasan juga menyayangkan besarnya penyaluran 152,15 miliar rupee ke BUMN. Angka ini jauh lebih tinggi dari dana yang disediakan untuk UKM. Belum lagi, data terbaru menunjukkan bahwa defisit APBN tahun 2020 akan meningkat dari perkiraan 5,07% menjadi 6,27%, yakni sekitar Rs 1.028 miliar. Ia mengatakan: “Pemerintah harus mengambil langkah-langkah pembiayaan prioritas untuk menghindari defisit APBN yang berlebihan, dan defisit tersebut pada akhirnya akan menambah utang.” Untuk keperluan lain, seperti dana penyelamatan untuk melunasi utang yang jatuh tempo pada 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288