Tapera (Syarief Hasan) meluncurkan

Home / MPR RI / Tapera (Syarief Hasan) meluncurkan

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2020 dan secara resmi merilis Rencana Tabungan Perumahan Publik (juga dikenal sebagai Tapera). Tetapi rencana itu memicu protes karena dalam lingkungan ekonomi yang tidak pasti yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, pemerintah akan memotong kontribusi Tapera untuk meningkatkan gaji pegawai negeri dan swasta sebesar 3%. Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta pemerintah menjelaskan sumbangan tersebut.

“Donasi ini dapat menjadi sejumlah besar uang dan akan bertahan lama. Pemerintah harus menjelaskan mekanisme ini,” kata Syarief Hasan dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Kamis (6 April 2020). Saya juga ingin tahu bagaimana pekerja swasta yang di-PHK selama pandemi Covid-19 bekerja. Bagaimana dengan karyawan yang sudah memiliki perumahan? “Jadi, apa dana itu?” Tanya Syarief Hasan

— Kita tahu bahwa selain karyawan dan karyawan, majikan juga merasa dirugikan oleh pengurangan ini karena majikan harus membayar untuk setiap karyawan 0,5% dari pengurangan gaji. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa rencana Tapera akan membebani wirausahawan kecil dan menengah yang berjuang untuk mempertahankan stabilitas bisnis selama pandemi Covid-19.

Rencana dan niat pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional. Sebagai asosiasi industri atau asosiasi di Indonesia, Apindo sangat menolak rencana ini. Menurut Syarief Hasan, kebijakan Tapera belum mendesak karena pandemi Covid-19 masih membuat orang sulit bertahan hidup.

“Penghematan perumahan dapat dicapai melalui model lain tanpa harus memotong upah karyawan dan beban kecil dan menengah, perusahaan besar. Belum lagi upah karyawan yang mendapat manfaat dari pemotongan besar. Sama seperti peningkatan pengeluaran pemerintah BPJS pemotongan pasti akan mengganggu Situasi keuangan karyawan, “katanya. Jika harga kebutuhan pokok naik sementara mengurangi upah karyawan dari kontribusi Tapera, situasi ini akan memberi tekanan pada keuangan publik.

Syarief Hasan mengingatkan Anda bahwa Dana Tapera adalah dana raksasa. Karena itu, agensi manajemen Tapera harus transparan dan mempertahankan gaya lama dalam pengelolaan dana besar. Dia mengatakan: “Direktur, auditor senior, dan karyawan semua menghabiskan uang, sehingga pengelolaan dana ini juga sangat rapuh.” Pemerintah terus melanjutkan ke Syarief Hasan, dan juga harus memperhatikan real estat. inflasi. Karena dibandingkan dengan sektor lain, sektor real estat memiliki tingkat inflasi tertinggi. Selain itu, konsep Tapera adalah konsep jangka panjang, dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang, harga rumah akan tumbuh secara eksponensial. Dia mengatakan: “Pemerintah harus mempertimbangkan ini. Jangan biarkan pemerintah menaikkan biaya lagi karena kenaikan harga real estat.” Misalnya, program pemberian layanan tambahan (MLT) dari BP Jamsostek juga menyediakan fasilitas pembiayaan real estat dan pembayaran hipotek (KPR). ). Ini juga menyediakan rencana hipotek bebas bunga (PUM) untuk TNI, Porri, PNS, PNS Polri dari Kementerian Pertahanan dan PT Asabri melalui pengurangan jaminan hari tua (THT), asuransi kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan kematian (JKM), dan uang tunai untuk pensiun Nilai (PIPNPE). Dia menyimpulkan: “Rencana tidak boleh diduplikasi. Rencana ini pada akhirnya akan menghambat dan merugikan orang-orang yang menerima berbagai pengurangan upah dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288