Syarief Hasan merekomendasikan pembekuan masuk TKA ke Indonesia

Home / MPR RI / Syarief Hasan merekomendasikan pembekuan masuk TKA ke Indonesia

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden MPR Indonesia Syariefuddin Hasan meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan, salah satunya adalah menangguhkan masuknya pekerja asing ke Indonesia. Moratorium ini berlaku sampai inspektur atau agen independen yang ditunjuk menyelidiki keberadaan, jumlah dan jenis pekerja asing, terutama pekerja asing dari Tiongkok. “Orang Indonesia saat ini mampu melakukan semua jenis pekerjaan, selama mereka memiliki kesempatan dan pengawasan,” kata Syarief Hasan dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu (27 Mei 2020). -Hasil Barometer India dan Pusat Penelitian dan Pengembangan RRI dirilis pada 26 Mei 2020, menunjukkan bahwa 84,3% orang Indonesia tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani pengangguran dan kemiskinan. Survei juga menemukan bahwa tingkat pengangguran meningkat tajam, sementara tingkat kemiskinan naik menjadi 21,3%.

Terutama selama pandemi Covid-19, data dari Kamar Dagang dan industri Indonesia melaporkan bahwa PHK akibat pandemi Covid-19 mencapai 15 juta. Karena itu, Syarief Hasan menyesalkan masih ada pekerja asing dari China yang masuk ke Indonesia.

“Mengapa orang asing harus memiliki pekerja, terutama orang asing dari China? Bukankah ini persyaratan investasi bahwa pekerja harus dari Indonesia? Jika tenaga kerja Indonesia tidak diperlukan, maka tidak ada prasangka. Dia bertanya .- — Menurut Syarief Hasan, TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki gelar ahli untuk memberikan pengetahuannya kepada pekerja Indonesia. Yang kurang penting adalah legalitas pekerja asing Cina yang sering menimbulkan kontroversi di masyarakat.

“Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah besar pekerja asing yang masuk ke Indonesia telah menyebabkan kerusuhan sosial. Bahkan ketika Indonesia diserang oleh Covid-19, TKA terus masuk melalui beberapa bandara di Banyuwangi, Makassar dan Kendala. “Bahkan jika penerbangan internasional dilarang, terutama yang berangkat dari negara-negara pusat Co-19,” kata Syarief Hasan.

Wakil Ketua Partai Demokrat MPR mendukung Peraturan Menteri Perhubungan No. 25/2020. Namun, ini harus ditekankan lagi dengan menangguhkan kebijakan TKA dan memprioritaskan pekerja Indonesia, oleh karena itu, ia meminta tim investigasi yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah daerah atau lembaga independen independen, misalnya, inspektur dibentuk untuk menginvestigasi terutama yang berasal dari Tiongkok. Kehadiran, jumlah dan klasifikasi pekerja asing. Oleh karena itu, pekerja Indonesia dapat diserap secara luas, dengan demikian membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. “

Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk memberi perusahaan domestik peluang yang luas untuk memperoleh sumber daya alam Indonesia sehingga mereka dapat merekrut pekerja Indonesia dan bukannya pekerja asing. Oleh karena itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat direalisasikan. Sifat dan implementasi ekonomi Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288