UU HIP ditentang oleh semua sektor masyarakat, Wakil Ketua MPR RI: Dengarkan tuntutan rakyat

Home / MPR RI / UU HIP ditentang oleh semua sektor masyarakat, Wakil Ketua MPR RI: Dengarkan tuntutan rakyat

Syarief Hasan, wakil presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR RI, menunjukkan bahwa mukadimah Undang-Undang HIP berisi nomor 1966 TAP MPRS XXV, serta banyak konten yang dipertanyakan, banyak penjelasan, dan praktik yang tampaknya bias yang telah menyebabkan penolakan dari semua lapisan masyarakat. Sebut saja Komite Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, pensiunan Forkom TNI-POLRI Forkom dan mantan kepala BPIP.

Pernyataan tertulis diterima pada Selasa (16/6/2020) China Hasan melobi untuk tidak menuntut UU HIP dan mengeluarkannya dari Prolegnas 2020 karena isinya memiliki banyak masalah.

Isu yang paling mendasar dari Undang-Undang Ideologi Pancasila adalah bahwa prinsip-prinsip dasar Pancasila dalam Undang-Undang HIP berbeda dari prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam pembukaan Konstitusi NRI 1945. Dia percaya bahwa prinsip-prinsip dasar yang disebutkan dalam Pasal 3 UU HIP tidak lengkap dan berbeda dalam teks dari pembukaan URI 1945 URI. “Perbedaan ini dapat mengarah pada beragam interpretasi, kontroversi, pengurangan, dan bahkan distorsi. Syarief Hasan mengatakan:” Ini adalah bagian dari prinsip Pancasila, sehingga dapat menjadi sarana untuk memasuki ideologi Pancasila lain. “

Prinsip pertama UU HIP hanya menyebutkan bahwa para dewa akan membuka corong politeisme, yang bertentangan dengan prinsip pertama Pancasila. Prinsip kedua hanya menyebutkan manusia, yang bertentangan dengan prinsip kedua Pancasila. Prinsipnya berbeda karena mengabaikan keadilan dan peradaban, sehingga bisa mendistorsi Pancasila.

Prinsip ketiga berbunyi tentang persatuan yang berpotensi menghilangkan perbedaan dalam lingkungan masyarakat, harus menjadi produk budaya Indonesia, mengingat latar belakang bahasa Indonesia Bedanya, frasa ini juga memiliki makna yang sangat berbeda dalam bahasa unifikasi Indonesia.

Prinsip keempat menyatakan bahwa demokrasi tidak ada dalam sila Pancasila, yang berbeda dari nilai musyawarah. Dan hanya menyebutkan keadilan sosial. Prinsip kelima, yang tidak mempertimbangkan hukuman bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat menjadi beragam interpretasi.

Syarief Hasan juga menekankan Pasal 5 UU HIP, menunjukkan bahwa komponen utama Pancasila adalah keadilan sosial. Tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu ajaran Pancasila, tetapi penggunaan keadilan sosial sebagai segel dasar sesuai dengan peraturan ini telah mengurangi pentingnya Pancasila secara keseluruhan dan memberikan penjelasan. Kemungkinan pandangan Pancasila didasarkan pada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Syarief Hasan juga tidak setuju dengan Pasal 6 UU HIP, yang menyatakan bahwa fitur utama Pancasila adalah di Ekasila. Trisila kristal. Karena kata ini tidak pernah disebutkan di majalah resmi, dan itu bias terhadap Pancasila.

Selain itu, Trisila hanya mencantumkan tiga nilai, sedangkan Ekasila hanya Mencantumkan nilai, yaitu gotong royong. Trisila dan Yekasila mengabaikan nilai Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai lainnya, yang secara jelas disebutkan dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia pada 1945. Jika Tuhan tidak disebutkan Nilai seks juga dapat mendorong masuknya ideologi penetrasi lainnya ke dalam Pancasila.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288