Kementerian Agama telah menetapkan aturan untuk perjanjian sanitasi di pondok pesantren di Jazilul Fawaid: bantuan harus ditambah

Home / MPR RI / Kementerian Agama telah menetapkan aturan untuk perjanjian sanitasi di pondok pesantren di Jazilul Fawaid: bantuan harus ditambah

TRIBUNNEWS.COM-Agar dapat terus mengajar dan belajar di Peantren dengan tingkat penularan Covid-19 yang tinggi, Departemen Agama telah mengeluarkan perjanjian kesehatan yang akan diterapkan pada Peantren. Perjanjian kesehatan berisi 14 poin. -Dalam menanggapi 14 poin dalam “Protokol Kesehatan” yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, Jazilul Fawaid, wakil ketua Konferensi Konsultasi Rakyat, mengatakan bahwa beberapa poin tidak dapat disampaikan kepada pengasuh atau manajer petani. Pada 20 Juni 2020, seorang pria bernama Gus Jazil di Jakarta mengatakan: “Misalnya, sekolah asrama Islam harus menyediakan ruang independen untuk kegiatan belajar.” Untuk tujuan ini, Kementerian Agama harus membantu menyelesaikan masalah ini.

Selain itu, petani diharuskan untuk menyediakan makanan bergizi seimbang yang harus dimasak sampai penangan makanan (koki dan tuan rumah) memakai sarung tangan dan masker. Menurutnya, ketentuan ini merupakan beban bagi pengasuh petani, karena tidak semua petani menyediakan makanan untuk Santry. Dia berkata: “Banyak orang Santri memasak makanan mereka sendiri.” Menurut politisi Partai Rakyat, pada periode normal yang baru, Kementerian Agama seharusnya tidak hanya mengeluarkan aturan atau pedoman tentang proses belajar mengajar yang sehat dari petani. Dia berkata. “Jazilul Fawaid berharap Kementerian Agama tidak hanya akan membantu mengawasi pelaksanaan perjanjian kesehatan penimbangan. Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Agama, seharusnya tidak hanya mendorong petani untuk mematuhi perjanjian kesehatan.” Dia mengatakan bahwa banding tidak cukup. Dia berkata: “Saya sangat berterima kasih kepada petani.” Dari perhatian pemerintah kepada petani, dia berharap dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi petani semut dalam mengimplementasikan perjanjian sanitasi. Dia mengatakan: “Pemerintah harus menghitung bantuan keuangan untuk masker, tes cepat, pembersih tangan dan fasilitas pendukung lainnya.”

Jika tidak ada masalah dengan fasilitas yang mendukung pelaksanaan perjanjian sanitasi, maka menurut Gus Jazil, ini dapat mendorong petani Fokus pada mengejar ketinggalan dengan pandemi dari proses pembelajaran yang terganggu oleh Covid-19.

Dalam rangka membantu petani menerapkan perjanjian sanitasi, Jazilul Fawaid berharap bahwa hal yang sama akan terjadi antara departemen pemerintah dan lembaga terkait (termasuk tim Covid-19). Dalam waktu dekat, ia juga akan meminta Kementerian Agama untuk mengunjungi petani untuk mengamati, mensimulasikan dan mendengarkan keluhan petani dan pengasuh siswa mereka. Dia menyimpulkan: “Ya, jika itu hanya dilakukan oleh Kementerian Agama, ini memang merupakan beban. Itu tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian.” (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288