Bamsoet mendorong Pancasila untuk berintegrasi kembali ke dalam pendidikan wajib

Home / MPR RI / Bamsoet mendorong Pancasila untuk berintegrasi kembali ke dalam pendidikan wajib

Bambang Soesatyo, Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR di Jakarta, berupaya mengembalikan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang tunduk pada sekolah sebagai taman kanak-kanak wajib, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga pendidikan tinggi. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, hilangnya disiplin PMP telah melemahkan fondasi negara, dengan alasan orang-orang kurang memahami ideologi nasional generasi Pancasila.

“Keberadaan subyek PMP sejak tahun 1975 tidak dapat dipisahkan dari peran MPR RI melalui TAP MPR pada tahun 1973 dan TAP MPR disempurnakan pada tahun 1978 dan 1983. Sejak itu, sejak dikeluarkannya undang-undang pada 20/2003, MPR RI Bamsoet Berkata: “Tanpa memahami ideologi, negara kita seperti kapal besar yang hilang di lautan, kompas tanpa arah.” Saat ini, PMP sedang dipromosikan sebagai program wajib untuk semua tingkat pendidikan. Senin (22/6/20) Dari ruang konferensi Ketua Konferensi Konsultatif Rakyat Indonesia, empat pilar Konferensi Konsultasi Rakyat Indonesia diberikan kepada siswa, siswa, dan siswa Bancasila yang hampir muda. Aulia Arief, manajer umum lain SAPMA PP, dan Willy, manajer umum SAPMA PP Danandityo. Hampir semua ratusan eksekutif SAPMA PP lainnya menghadiri pertemuan tersebut.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menekankan bahwa kemunculan kembali tema PMP akan semakin memperkuat empat pilar MPR RI yang dipimpin oleh MPR RI sejak 2004 Sosialisasi Tujuan sosialisasi dari empat pilar PMP MR RI adalah masing-masing kelompok masyarakat, oleh karena itu, landasan kebangsaan dan pengembangan kepribadian dan identitas di Indonesia telah diperkuat. Sumber daya manusia akan lebih mampu, mampu, dan memiliki karakter dan mental yang mulia

“Generasi muda bangsa dan Pancasila adalah dua orang yang tidak dapat dipisahkan. Orang muda adalah kekuatan, dan kekuatan pendorong pembangunan menentukan masa depan negara. Pada saat yang sama, Pancasila adalah sebuah ideologi, takdir umat manusia. Perspektif kehidupan dan yayasan nasional akan menjadi referensi dan panduan bagi kaum muda untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional yang dijamin oleh konstitusi, “kata Bamsoet. – Kepala Departemen Pertahanan Nasional dan Yayasan Rakyat Kementerian Pertahanan Nasional bersama-sama menjelaskan. Kehidupan modern diselimuti oleh lompatan di semua bidang kehidupan. Tantangan merawat dan memelihara Pancasila menjadi semakin jelas. Produk dan gaya hidup yang disediakan oleh globalisasi dan pengembangan teknologi disajikan dengan cara yang menarik, terutama bagi generasi muda.

“Jika kita lalai dan lalai, nilai-nilai alien ini pada akhirnya akan menghancurkan identitas nasional kita, tradisi dan budaya, moralitas dan kearifan nasional. Nilai-nilai pancasila hanya ada dalam utopia, dan ajarannya berasal dari kedalaman hati, tetapi metode penerapannya tidak benar. Bamsoet menjelaskan, salah satu upaya untuk mendemonstrasikan nilai-nilai Pancasila adalah menerapkannya di berbagai bidang, terutama pendidikan, di semua belahan dunia, semboyan yang sama diadopsi, bahwa pendidikan merupakan faktor kunci dalam pembangunan suatu negara. UUD 1945 Republik Indonesia “Mulai berlaku mengumumkan bahwa salah satu tujuan Republik Indonesia adalah untuk mendidik kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara, terlepas dari status sosial, ras, etnis, agama, atau gender, memiliki hak untuk menerima pendidikan yang berkualitas, termasuk pemikiran Pancasila Pendidikan .- “Implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan adalah menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai, tidak hanya untuk mengingat atau memahami materi, tetapi juga untuk diterima dan diinternalisasi seperti kebiasaan, bahkan di Indonesia Menjadi fitur permanen di kalangan masyarakat “, jelas Bamsoet. Kantor SOKSI juga menekankan Menteri Riset Teknis dan Peraturan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) No. 55 tahun 2018 tentang pengembangan ideologi nasional, yang mengharuskan semua kampus untuk membentuk kesadaran nasional Unit Siswa Penjaga Morfologi (UKM-PIB), diawasi oleh kepala sekolah. Siswa di luar sekolah diizinkan untuk berpartisipasi dalam kustodian ideologis Pancasila melalui UKM-PIB dan menjadi bagian darinya.

“SAPMA PP executi harus secara aktif bergabung dengan UKM-PIB Sehingga mereka bisa langsung berpartisipasi dalam pengembangan minimalisasi dan anti pembangunan yang membatalkan keberadaan Pancasila, “kata Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288