Diperlukan koordinasi yang baik untuk menghadapi ketidakpastian dampak pandemi Covid-19

Home / MPR RI / Diperlukan koordinasi yang baik untuk menghadapi ketidakpastian dampak pandemi Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Lestari Moerdijat, Wakil Presiden MPR Indonesia, meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menghilangkan hambatan birokrasi dalam setiap kebijakan. Dalam manajemen pandemi Covid-19 di negara tersebut, hambatan untuk koordinasi menjadi semakin jelas.

“Saya melihat bahwa koordinasi memang merupakan titik lemah birokrasi kita. Upaya untuk memperbaikinya harus dimulai dari kepemimpinan negara, daerah hingga para pemimpin berbagai kementerian dan lembaga. Harus ada kepemimpinan yang kuat dan koordinasi yang efektif. Leistari menjelaskan bahwa dia dipanggil Rerie (11/5) dalam siaran persnya pada hari Senin, menurut Rerie, masalah koordinasi birokrasi telah muncul sejak rezim Orde Baru. Pada saat itu, empat konsep akan diterapkan. Birokrasi kami adalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kesederhanaan, tetapi konsep ini tidak diterapkan hingga orde baru pecah. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, koordinasi masih menjadi masalah jangka panjang dalam birokrasi kami. Birokrasi kami Harus ada koordinasi yang baik secara internal. Selain itu, ia menambahkan bahwa tahun ini dan beberapa tahun ke depan, kondisi yang dihadapi oleh Indonesia dan seluruh dunia penuh ketidakpastian karena ketidakpastian pandemi Covid-19. Dia berkata: “Kami menghadapi Banyak tantangan tentu saja membutuhkan kecepatan dan ketepatan tindakan, sehingga kita membutuhkan koordinasi yang kuat dalam birokrasi untuk mengatasi masalah yang ada. Dia menjelaskan, Riri menambahkan bahwa kegagapan pemerintah pada awal epidemi Covid-19 di Indonesia adalah pelajaran umum bahwa setiap birokrasi pemerintah harus segera memperbaikinya. Menurut anggota partai NasDem, dampak pandemi Covid-19 tidak terpengaruh. Secara pasti, pemerintah dan publik tidak punya waktu untuk memperdebatkan makna sebuah kata. Oleh karena itu, Ryry menekankan bahwa tidak ada lagi pemimpin yang harus memberikan banyak penjelasan dan menimbulkan suara berisik. Ini melibatkan bidang ekonomi, sosial dan budaya, sehingga harus ditangani secara komprehensif dan segera. Sebaliknya, kami lelah mengoreksi pernyataan pejabat, “jelas Rerie.

Untuk penanganan epidemi Covid-19, Rerie mendesak pemerintah untuk segera melakukan sejumlah besar tes skala besar untuk memungkinkan pengelolaan epidemi Covid-19. Lebih efektif. Presiden Laboratorium Medis Indonesia Joko Widodo (Joko Widodo) mengakui dalam pertemuan terbatas bahwa Laboratorium Medis Indonesia melakukan tes skala besar dalam bentuk swab PCR, yang diadakan pada Senin (11/5) ) Siaran langsung di YouTube Setpres mencapai 4.000 hingga 5.000 sampel per hari. Jumlah ini masih jauh dari target 10.000 sampel per hari. Pada saat yang sama, Worldometer menunjukkan bahwa pada Senin (11/5), berdasarkan per juta Tingkat uji populasi Indonesia adalah 579. Angka ini masih lebih rendah dari tingkat Namibia yaitu 607 tes per juta penduduk.-Di Asia, tingkat tes di Indonesia masih jauh lebih rendah daripada India, yang dapat menguji 1.213 per juta penduduk. Tes. Bahkan di Asia Tenggara, tingkat tes di Filipina jauh lebih baik, mencapai 1.489 tes per juta orang.

Menurut Jokowi, kinerja tes yang buruk adalah karena buruknya fungsi laboratorium milik pemerintah. Dari 104 jaringan laboratorium rujukan, hanya 53 laboratorium dalam kondisi operasi teratas. Salah satu kendala yang ditemui adalah kurangnya personel laboratorium. “Tentu saja, personel yang diperbantukan dari laboratorium harus disesuaikan di sana-sini agar Sampel diproses dalam pengujian skala besar. Mereka membutuhkan koordinasi yang baik untuk melakukan ini, “katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288