Bamsoet: Di tangan pemerintah

Home / MPR RI / Bamsoet: Di tangan pemerintah

TRIBUNNEWS.COM-MPR Ketua Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pemerintah harus menanggapi Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dikirim oleh DPR sebelum 20 Juli 2020. (Respon) Ini sangat bergantung pada dinamika yang ada dalam pemerintahan.Dalam hal ini, presiden berkomunikasi dengan para pemimpin berbagai partai politik, terutama mereka yang mendukung pemerintah.

“Sekarang bola ada di tangan pemerintah, dan pemerintah harus merespons sebelum 20 Juli. Pada dasarnya, kami menyerahkan ini kepada pemerintah untuk memutuskan,” kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu (07/4) / 2020). , Dan kemudian mengirimkannya kembali ke Dewan Perwakilan Rakyat karena penolakan terhadap semua aspek masyarakat, atau menyiapkan DIM (Daftar Masalah), yang isinya menggantikan semua bahan faktur yang berlawanan dengan semua aspek masyarakat, dan membatasi keberadaan dan keberadaannya . Tugas dan fungsi utama BPIP (Badan Pengembangan Ideologi Pancasila). Misalnya, 60 artikel ditinjau dalam lusinan bab, dan bab 16-17 ditinjau dalam total 5-6 bab. Judul dan konten berbeda dari harapan untuk semua elemen masyarakat. “Kekuatan inisiatif hanya diusulkan dalam undang-undang baru yang menekankan kekuatan PIPB. Misalnya, seperti yang disarankan PBNU, judulnya sudah jelas: RUU BPIP itu sederhana,” kata Bamsoet. Bamsoet melanjutkan:

Jika pemerintah telah membuat keputusan, itu adalah DPR. “Bamsoet menyimpulkan:“ Dia akan membahas keputusan ini secara langsung dengan pemerintah, atau menunggu berakhirnya pandemi Covid-19. “)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288