MPR RI: Keputusan Presiden untuk mengotorisasi bidang terkait korona adalah adil

Home / MPR RI / MPR RI: Keputusan Presiden untuk mengotorisasi bidang terkait korona adalah adil

Pertemuan kepemimpinan TRIBUNNEWS.COM-MPR di Jakarta mengkonfirmasi bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo memberdayakan pemerintah daerah atau kota untuk menentukan status daerah yang terkait dengan wabah korona, bukan untuk mengunci mereka, yang sesuai. Ini juga mendesak pemerintah untuk tidak terburu-buru mendirikan negara di bawah darurat nasional di Corona.

“Lebih penting untuk menentukan kejadian tidak konvensional (KLB) di tingkat lokal atau kota. Keputusan Presiden Jokovy mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 tahun 2020, menetapkan pandemi Corona COVID yang bertanggung jawab atas respon cepat Tim Distribusi Penyakit 19 Bamsoet, atas nama pemimpin Konferensi Konsultasi Rakyat Indonesia, mengatakan atas nama Indonesia setelah pidato pemimpin MPR: Senin (16/3/20/20) di Jakarta, Wakil Ketua menghadiri Rabim MPR RI Ahmad Basarah, Arsul Sani, Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono dan MPR RI Pejabat lain dari Sekretaris Jenderal.

Sampai Senin pagi (16/3), setelah 21 pasien baru ditemukan oleh staf medis, jumlah pasien yang didiagnosis dengan Covid-19 positif di Indonesia telah meningkat menjadi 117 pasien. Total di Jakarta 19 pasien baru ditemukan, dan 2 pasien lain ditemukan di Jawa Tengah. Dengan cara ini, distribusi regional atau perkotaan dari pasien Covid-19-positif tidak meningkat dan tetap tidak berubah, termasuk Jakarta, Tangerang, dan Bandung. , Yogyakarta, Solo, Bali, Manado, dan Pontianak. Hanya ada lima kota di Jawa, dan hanya tiga kota di luar Jawa.

Mantan Ketua Majelis Nasional Indonesia 2014-2019 mengatakan bahwa menurut distribusi Covid-19 pasien Jumlahnya, situasi darurat korona nasional jelas tidak relevan, dan tidak ada urgensi karena Indonesia memiliki ribuan pulau, yang meliputi 34 provinsi, 416 wilayah, dan 98 kota. Terdapat total sekitar 84.000 kantor administrasi di tingkat desa. Daerah (desa, nagari, daerah pemukiman dan pemukiman imigran). “” Dalam konteks Indonesia menjadi negara besar dengan ribuan pulau, pembentukan darurat nasional karena virus korona (nCoV-19) Ini dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Tentu saja, semua orang tahu bahwa kondisi kehidupan sebagian besar provinsi, daerah, kota, dan puluhan ribu desa saat ini sangat buruk, yang tidak sama dengan situasi saat ini di beberapa kota besar di Jawa. “Kata Bamsoet tentang Covid-19. “Rapim MPR RI juga percaya bahwa negara menegaskan bahwa Keadaan Darurat Nasional Corona tidak boleh mengguncang kehidupan baik warga di banyak provinsi, daerah dan kota di luar Jawa. Keadaan darurat dapat diperluas di mana saja. Hal yang paling penting untuk perhitungan atau prediksi adalah tanggapan dan respons masyarakat terhadap keadaan darurat nasional. Respon negara.

“Bukan tidak mungkin untuk menentukan keadaan darurat nasional. Eskalasi dan penyebaran ketakutan di puluhan provinsi, ratusan wilayah, puluhan kota lain, dan puluhan negara memiliki dampak yang lebih besar. “Oleh karena itu, penunjukan Presiden Jokovy adil dan bijaksana. Jangan langsung menanggapi rekomendasi WHO tentang menentukan semangat nasional. Dalam keadaan darurat,” jelas Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet mengatakan bahwa MPR RI juga akan mengikuti instruksi Presiden sebagai kepala pemerintahan sehingga karyawan di sekretaris jenderal MPR RI dapat bekerja dari rumah. Karena itu, mulai besok Selasa (17/3), karyawan MPR RI akan diajak bekerja dari rumah selama 14 hari ke depan.

“Kegiatan MPR RI, seperti sosialisasi empat pilar MPR RI, dengar pendapat atau rapat-rapat yang melibatkan banyak orang untuk sementara waktu akan ditunda. Namun, kegiatan Sekretariat Jenderal akan terus berlanjut, terutama”, Bamsoet menjelaskan.

Ketua MPR RI juga mengingatkan bahwa semua anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD selalu bersih dan sehat. Selain menyediakan desinfektan di setiap lantai, sistem alarm pemantauan termal yang dapat dengan cepat dan akurat mendeteksi suhu tubuh akan dipasang dan dioperasikan untuk secara otomatis memeriksa suhu tubuh orang yang memasuki gedung MPR, staf, dan tamu. – “MPR RI juga berkoordinasi dengan DPR dan DPD RI untuk menyemprotkan disinfektan ke seluruh gedung parlemen,” Bamsoet menyimpulkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288