Wakil Presiden APBN MPR untuk membuka akun pribadi: kemungkinan penyalahgunaan

Home / MPR RI / Wakil Presiden APBN MPR untuk membuka akun pribadi: kemungkinan penyalahgunaan

TRIBUNNEWS.COM – Badan Kontrol Agung (BPK) menemukan bahwa dana yang digunakan untuk pengelolaan arus kas berkisar dari anggaran negara (APBN) hingga rekening pribadi. Ini berdasarkan laporan tinjauan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

Syarief Hasan, anggota Partai Demokrat MPR RI, menyatakan penyesalannya atas kejadian tersebut. Menurutnya, dana dalam APBN seharusnya tidak dan tidak boleh dimasukkan ke dalam rekening resmi. Syarief mengatakan: “Dana negara yang masuk ke rekening pribadi dapat disalahgunakan. Pemilik akun audit diaudit. Selain itu, tidak ada lembaga yang setengah hati. Ada 5 kementerian / lembaga yang menggunakan akun pribadi dalam pengelolaan dana APBN. Lima kementerian / lembaga lulus ini Pengelolaan dana rekening pribadi mencapai Rp.7.178 miliar, tidak hanya itu, ia juga mendorong BPK RI untuk mengaudit kementerian / lembaga yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memulihkan kepentingan publik dalam pengelolaan mata uang nasional, yang mengarah ke kas. Laporan saldo tidak mencerminkan situasi aktual, dan BPK RI juga setuju dengan ini. Dia menunjukkan bahwa wartawan tidak menggambarkan saldo kas aktual dalam pertanyaan ini- “Pertanyaan ini juga menunjukkan bahwa era kementerian / lembaga belum Kontrol optimal, termasuk peran pemerintah dalam negeri. pengawas. Syarief Hasan menyatakan bahwa tindakan pengendalian yang dirancang untuk memastikan bahwa manajemen kas tidak mematuhi peraturan saat ini tidak optimal.

Anggota Komite Pertama DPR RI Kementerian Pertahanan Nasional juga mendorong semua kementerian di atas untuk menyelesaikan masalah. Ambil contoh Kementerian Pertahanan Nasional, dananya sudah tiba. Ini adalah individu terbesar tanpa persetujuan Menteri Keuangan, senilai 481,29 miliar rupee. Ada empat lembaga lain, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pemilihan. Agensi pemantau dan agensi pemantau energi nuklir. Peristiwa tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan, misalnya, kata BPK RI. Acara ini harus dihilangkan dan tidak bisa diulang. “Syarief Hasan menyimpulkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288