Bamsoet: Laporan pajak harus diserahkan selama pandemi Covid-19

Home / MPR RI / Bamsoet: Laporan pajak harus diserahkan selama pandemi Covid-19

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Presiden MPR Indonesia Bambang Soesatyo hari ini secara langsung melaporkan pajak dan SPT tahunan melalui Kantor Pajak Daerah Jakarta Timur. Meskipun pandemi Covid-19 masih runtuh, ini bukan alasan bagi pembayar pajak untuk tidak mengajukan pajak.

“Selain itu, pemerintah memberikan banyak insentif dan insentif pajak yang dapat digunakan selama pandemi Covid-19. Dalam hal penurunan tarif pajak perusahaan, pendapatan pajak perusahaan yang didukung pemerintah, pajak pendapatan impor, dll., Pembebasan pajak dan pajak pertambahan nilai tidak tersedia. Menerima impor. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak, kita tidak boleh terlambat, terutama untuk tidak membayar pajak, “kata Bamsoet setelah mengajukan pengembalian pajak di Jakarta, Rabu (29/4/20). Laporan pajak Bamsoet ada di Selesai online, langsung di bawah bimbingan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Junior, Duren Sawit (Duren Sawit), Inge Diana Rismawanti (Inge Diana Rismawanti) di kediaman pribadinya

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan dalam bahasa Indonesia bahwa pajak yang dibayarkan adalah bentuk kerja sama antara warga negara dalam pembangunan negara. Dalam pandemi Covid-19, negara dapat menangani Covid- tanpa menghabiskan anggaran yang kecil. 19. Sehingga dapat diteruskan dengan cepat .

“Data dari Administrasi Negara Perpajakan, pada tanggal 28 April, hanya 10,13 juta wajib pajak telah menyatakan pengembalian pajak tahunan mereka. “Dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah wajib pajak dapat mencapai 11,9 juta. Saya berharap dalam dua hari yang tersisa, apakah sekarang atau besok, semakin banyak wajib pajak akan menggunakan hati nurani mereka untuk melaporkan pengembalian pajak tahunan mereka. , “Kata Bamsoet. Industri (KADIN) juga mengingatkan mereka yang dulu menghindari pajak untuk berhenti bermain, karena ekspansi, pemantauan, inspeksi, dan aktivitas penagihan yang dilakukan di Kantor Pajak Umum (DJP) untuk manajemen risiko kepatuhan (CRM), wajib pajak tidak lagi mampu Jika penggelapan pajak lolos, risiko hukum mengintai.

“Membayar pajak tidak akan mengurangi barang dan pendapatan yang kami peroleh dari tanah, air, dan udara yang menguntungkan negara Indonesia. Bamsoet menyimpulkan bahwa melalui perpajakanlah kami” membantu menjaga pembangunan Indonesia dan kelangsungan masa depan Indonesia. Gigih. Karena itu, kami masih dapat melayani, berkomunikasi, dan bekerja di sini. “

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288