OJK membutuhkan reformasi yang belum terselesaikan

Home / MPR RI / OJK membutuhkan reformasi yang belum terselesaikan

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, wakil ketua MPR partai demokrasi Indonesia, mendesak pemerintah untuk lebih matang dan berhati-hati dalam merumuskan kebijakan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memang, karena pandemi Covid 19, situasi ekonomi negara itu sulit, dan langkah-langkah yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah baru. Karena OJK dianggap kurang memiliki kemampuan untuk menyediakan pengawasan keuangan. Namun, Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk mereformasi dan mereformasi OJK tanpa harus mengalihkan fungsinya ke BI.

Dia berspekulasi bahwa meskipun kinerja FSA tidak seperti yang diharapkan, ini bukan alasan yang tepat untuk menyesuaikan kembali kebijakan BI. Transfer ini akan membutuhkan banyak waktu, pikiran, energi dan dana, dan dana ini harus didedikasikan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dia mengatakan: “Di bawah pengaruh pandemi Covid-19, pembajakan semacam ini dapat mengalihkan perhatian sektor keuangan,” tambahnya. -Para anggota Dewan Demokratik Senior juga meninjau tujuan pembentukan tentara Rusia. “OJK adalah bagian dari upaya reformasi keuangan pemerintah dan parlemen Indonesia. Meskipun lembaga ini didirikan pada 2011 berdasarkan UU No. 21 tahun 2011, sejak krisis keuangan, telah ada cita-cita pembentukannya, katanya. — – “Gagasan mendirikan organisasi independen memang menjadi perintah UU No. 23 tentang BI pada tahun 1999. Bahkan, salah satu peraturan menetapkan bahwa undang-undang OJK telah ditetapkan paling lambat 31 Desember 2002. Namun, karena berbagai faktor, OJK lahir pada 2011, tepat setelah krisis keuangan global terjadi. “Kinerjanya harus dipertahankan dan dioptimalkan. Syarief Hasan mengatakan:” Syarief Hasan juga mendesak pemerintah untuk tidak terburu-buru mereformasi sistem regulasi keuangan Indonesia secara komprehensif dan belajar dari negara lain. “Dia mengumumkan bahwa Indonesia juga harus melalui pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan belajar dari pengalaman sukses Jepang dalam regulasi keuangan melalui lembaga yang mirip dengan United Bank of Japan,” Badan Layanan Keuangan Jepang. “Respons terbaik harus memperkuat dan Tingkatkan Otoritas Pengawas Jasa Keuangan. OJK mengadopsi sistem pengawasan yang direformasi. Jika ada masalah, pemerintah harus bertindak hati-hati dan matang, memperbaiki dapur dan tidak membakar dapur, karena jika dapur dibakar, api akan merusak keselamatan dapur. Syarief Hasan Dikatakan bahwa konsentrasi pemulihan ekonomi termasuk perang melawan pandemi Covid-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288