Wakil Direktur MPR RI: Contoh pembelajaran dari berbagai gerakan sosial populer

Home / MPR RI / Wakil Direktur MPR RI: Contoh pembelajaran dari berbagai gerakan sosial populer

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, wakil ketua Konferensi Konsultasi Rakyat Demokrat Indonesia, mengingatkan pemerintah untuk meniru tindakan dua tentara Indonesia dari Angkatan Laut Momir. Mereka semua dengan tulus menyumbangkan upah dan THR untuk membantu orang miskin di Maumere, Nusa Tenggara Timur, yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Tidak hanya di Maumere, prajurit TNI di Kalimantan Timur juga menyumbangkan gaji mereka untuk menghasilkan uang untuk membersihkan virus Corona. Alat ini disediakan untuk orang yang berjualan di pasar tradisional. Ada juga prajurit TNI di Jawa Tengah bersiap untuk membagikan makanan gratis dari upah mereka kepada orang miskin.

“Berbagai kampanye dilancarkan oleh rakyat dengan tulus. Partai Demokrat dan organisasi masyarakat lainnya serta partai politik menyumbangkan 191 miliar rupee kepada rakyat. Ini harus menjadi contoh kita. Uang pribadi mereka akan dengan tulus membantu rakyat. Pemerintah menggunakan uang ini. Uang “orang yang ditarik dari anggaran yang direvisi mencapai Rp. 677,2 triliun, jelas belum mencapai nilai maksimal, distribusinya tidak genap. “

Wakil ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat menyarankan agar pemerintah memberi contoh dan sikap terbuka dalam mengelola negara dan anggaran yang sangat besar ini. Beberapa catatan merah terkait kebijakan pemerintah digulingkan lagi oleh pemerintah atas BPJS yang digulingkan oleh Mahkamah Agung (MA). Sumbangan – catatan lain, harga premium bahan bakar selalu berarti bahwa pemerintah menguntungkan rakyat, karena harga minyak dunia sangat rendah, sehingga banyak negara mengurangi harga bahan bakar hingga 50%. Kebijakan listrik akan menyediakan hingga 50% Bahkan tanpa sosialisasi, harga listrik kelompok lain secara sepihak meningkat menjadi 300% .— Demikian pula, di bawah pengaruh gabungan dari ketidakpastian dan kebijakan, pemerintah yang dipimpin 3 % Pengurangan gaji karyawan di Tapera berkurang karena keberadaan Covid 19, yang menarik ekonomi massal.

Stimulus ekonomi kepada masyarakat belum optimal, dan UMKM yang disponsori pemerintah terus dirasakan. Jumlahnya mencapai Rp70,1 triliun.

Bantuan sosial yang tidak merata dan salah tempat bahkan memicu konflik baru di masyarakat. Karena gangguan distribusi makanan pedesaan, harga kebutuhan pokok di kota-kota juga mulai naik, tarif pajak meningkat dan utang meningkat. Lebih dari 6.316 triliun rupiah, menyumbang sekitar 35% dari PDB. Pada saat yang sama, karena pandemi Covid-19, pengangguran dan kemiskinan telah melonjak dalam kesulitan sosial.

Wakil ketua Konferensi Konsultasi Rakyat Indonesia mengingatkan pemerintah pada Anti-Korupsi Nasional 1945 kepada pemerintah. Ketentuan konstitusional dari Pasal 33 Undang-Undang.

“Pemerintah perlu lebih sensitif dan mendalam, dan memperhatikan defisit anggaran nasional, yang diperluas menjadi 6,34% atau 1,039 triliun rupee. Ini defisit besar, tidak mampu menyediakan dana untuk merangsang ekonomi massal? Jika ya, mengapa? Apakah pemerintah masih menggunakan hati rakyat sebagai sumber penghasilan utamanya? Namun, kualitas hidup orang-orang dari semua lapisan masyarakat menurun, dan mereka bahkan menghadapi kesulitan besar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288