Bamsoet mempromosikan empat pilar MPR Indonesia menjadi bahan informasi pengacara

Home / MPR RI / Bamsoet mempromosikan empat pilar MPR Indonesia menjadi bahan informasi pengacara

TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR Bambang Soesatyo mengundang Kongres Pengacara Indonesia (KAI) untuk bekerja sama dengan MPR RI untuk memasukkan empat pilar MPR RI ke dalam empat konsensus dasar rakyat Indonesia dalam salah satu pendukung pelaporan mereka, yaitu Pancasila , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Organisasi untuk Kesatuan Keanekaragaman. Selain memperkuat sinergi dengan para pembela MPR RI, juga diharapkan bahwa kerja sama ini akan memungkinkan para pembela HAM untuk memiliki peran lebih dari sekadar membantu klien dalam sistem peradilan. Juga berpartisipasi dalam pengembangan hukum dan pembela hak-hak konstitusional rakyat.

“Pembela tidak harus menjadi bagian dari pembuat kesepakatan yang menyebabkan pengacau berjuang untuk keadilan, tetapi harus menjadi pencipta perdamaian. Prinsip kedua Pancasra,” kemanusiaan yang adil “dan” peradaban “, telah Menjadi pengacara yang mengadvokasi landasan filosofis seorang pengacara. Pembela peradilan, “kata Bamsoet ketika menerima dewan direksi DPP KAI di studio ketua MPR RI di Jakarta, Kamis (27/2/20). Badan FKPPI menekankan bahwa dalam konteks bantuan hukum, pengacara tidak boleh mengenakan kacamata yang mengkhawatirkan kemenangan. Tetapi harus proporsional dengan penggunaan kacamata hukum. Karena yang penting bukanlah kemenangan di pengadilan, tetapi untuk mencegah hak konstitusional warga negara dilanggar.

<< Pelaku dan korban menikmati hak yang dijamin oleh hukum. Tugas pengacara adalah memastikan bahwa klien mereka tidak diperkosa. Karena pengacara itu untuk keadilan, bukan untuk pertahanan, "kata Bamsoet.

Wakil presiden Pemuda Pancasila juga ingat bahwa selain menjadi pengacara profesional, pembela KAI juga harus tampil sebagai pengacara yang tidak dibayar untuk membantu orang yang kurang beruntung. Dengan cara ini, pemohon peradilan dapat mengklaim hak-hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan ketentuan yang berlaku.

<< Pengacara sukarela adalah tugas dari UU No. 18 tentang pengacara pada tahun 2003. Pasal 22, paragraf 1 memberikan Pengacara wajib memberikan bantuan hukum gratis kepada pencari peradilan yang tidak kompeten. Selain itu, ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2008. Jangan biarkan pengacara yang memahami dan meneliti hukum melanggar atau pura-pura tidak memahami peraturan yang tidak dibayar ini, "Bamsoet Disimpulkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288