Bamsoet dengan keras mengutuk pelanggaran ABK terhadap hak asasi manusia Indonesia atas kapal-kapal Cina

Home / MPR RI / Bamsoet dengan keras mengutuk pelanggaran ABK terhadap hak asasi manusia Indonesia atas kapal-kapal Cina

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Ketua MPR Indonesia Bambang Soesatyo sangat mengutuk kasus warga negara Indonesia yang diperbudak oleh kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok (ABK). Beberapa hari yang lalu, pemerintah telah didesak untuk segera turun tangan menangani kasus kapal nelayan Longxin 605, Longxin 629 dan Tianyu 8. Warga negara Indonesia ABK dirampas kebebasannya, bekerja di bawah kondisi yang tidak pantas, dan memiliki hak untuk mati. Tubuh warga negara Indonesia yang telah meninggal tidak dikubur di pantai, tetapi dibuang ke laut. Sangat diduga bahwa mempekerjakan anggota kru Indonesia untuk mencabut hak asasi manusia seperti seorang budak. Kondisinya sangat buruk dan harus ditanggapi dengan serius oleh Kementerian Luar Negeri. Di era modern ini, perbudakan tidak lagi diizinkan. “Setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Bansout mengatakan di Jakarta, Kamis (20/5/7). Tidak cukup bagi Indonesia untuk mengirim catatan diplomatik melalui Kedutaan Besar Indonesia di Beijing. Tetapi Anda juga harus segera menghubungi orang Cina di Indonesia. Duta Besar, untuk menjelaskan sepenuhnya. Bahkan, jika perlu, masalah ini dapat diselidiki lebih lanjut. Karena ini bukan pertama kalinya insiden ini terjadi. “Melindungi darah semua orang Indonesia adalah salah satu tujuan nasional dan negara kita. Menurut pelantikan Konstitusi Republik Indonesia (URI NRI 1945) pada tahun 1945, ini adalah tugas penting pemerintah. “Kehidupan warga negara Indonesia sama berharganya dengan kehidupan negara Indonesia. Negara mendukung para korban perbudakan yang rentan, “Bamsoet menekankan. Kementerian Tenaga Kerja sedang menyelidiki kemungkinan perdagangan manusia dari warga negara Indonesia yang menjadi ABK di berbagai kapal penangkap ikan. Sangat mungkin bahwa banyak penduduk memerlukan tenaga kerja ilegal karena alasan ekonomi. Godaan untuk mendistribusikan perusahaan.

“Warga negara kami tidak melakukan pekerjaan formal melalui dokumen hukum yang jelas, tetapi menjadi korban perbudakan karena perdagangan manusia. “Anda harus menjadi penerbit. Perusahaan penerbit ini juga harus melalui penelitian legalitasnya. Ini harus menjadi motivasi pemerintah untuk membuktikan dukungan dan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat. Bamsoet menyimpulkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288