RI MPR dan KADIN Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang sosialisasi keempat pilar MPR RI

Home / MPR RI / RI MPR dan KADIN Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang sosialisasi keempat pilar MPR RI

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Presiden MPR Indonesia Bambang Soesatyo menekankan bahwa para pengusaha berpartisipasi dalam proses sosialisasi empat pilar Konferensi Konsultatif Rakyat Indonesia, yang merupakan empat konsensus dasar bangsa Indonesia, yaitu 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Republik Indonesia, Keanekaragaman Republik Indonesia. Karena itu, ketika melakukan kegiatan bisnis, pengusaha selalu mengutamakan kepentingan negara dan nasional serta moral hazard eksternal.

“Pembayaran pajak, pengembangan berkelanjutan perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi alam dan lingkungan, dan tidak mengabaikan hak-hak pekerja. Ini adalah beberapa contoh tindakan yang diambil oleh pengusaha yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nota kesepahaman yang dicapai antara MPR RI dan Federasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk mensosialisasikan empat pilar MPR RI telah menjadi posisi yang kuat bagi para wirausahawan untuk menyadari berbagai masalah di berbagai negara, “kata Bamsoet setelah menandatangani nota kesepahaman tersebut. . Sosialisasi empat pilar MPR Indonesia antara MPR Indonesia dan Kamar Dagang Indonesia membuat Presiden Rosan P. Roeslani bertindak sebagai Kantor Presiden Konferensi Konsultasi Rakyat Indonesia, Jakarta, Selasa (18/2/20).

Mantan pembicara Parlemen Republik Indonesia pada tahun 2014-2019 menjelaskan politik, ekonomi dan budaya.Tiganya adalah — Membaca: Ketua MPR: PPHN adalah kondisi yang diperlukan untuk masa depan negara – Membaca: Apresiasi Bamsoet dan mendesak umum Jaksa Penuntut Umum mengumumkan hasil peninjauan oleh Jiwasraya dan Asabri, yang akan mempengaruhi masa depan suatu negara. Ketika Presiden Sikano menegaskan kembali dalam pidatonya pada 17 Agustus 1965, rakyat Indonesia harus memiliki kedaulatan politik, otonomi ekonomi, dan kepribadian budaya.

“Berkat penandatanganan protokol, pengusaha juga memainkan peran aktif dalam pidato Presiden Soekarno,” kata Bamsoet.

Sebagai wakil presiden Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bamsoet melihat Kamar Dagang dan Industri Indonesia, yang saat ini aktif mempromosikan tenaga kerja terintegrasi dan undang-undang yang memungut KADIN dari pejabat provinsi dan kabupaten / kota dapat bekerja sama dengan MPR RI untuk memasukkan Sosialisasi empat pilar MPR RI. Dengan cara ini, MPR RI dan KADIN Indonesia dapat bergabung untuk mendorong Indonesia maju.

MPR RI sekarang juga menyerap keinginan rakyat dengan imbalan amandemen terbatas pada Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945 untuk mengusulkan prinsip-prinsip Kebijakan Nasional (PPHN). Bamsoet mendorong milenium untuk mempromosikan dunia UMKM – kontribusi KADIN dan pengusaha sangat penting, demikian pula berbagai organisasi sosial seperti PBNU, PP Muhammadiyah, MATAKIN, dan IGP.

“PPHN harus untuk mengatasi kecemasan para pengusaha yang masih khawatir tentang stabilitas politik, pembangunan yang tidak stabil dan pengawasan yang buruk antara pusat dan daerah. Karena PPHN, arah pembangunan ekonomi negara Indonesia, politik, masyarakat dan budaya akan menjadi Bamsoet Disimpulkan, “Ini lebih tepat sasaran, sehingga juga akan memberikan jaminan untuk kelangsungan bisnis. “(BJN *)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288