Syarief Hasan: Prioritaskan UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional

Home / MPR RI / Syarief Hasan: Prioritaskan UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional

Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR Syariefuddin Hasan mendesak pemerintah untuk mempercepat implementasi pemulihan ekonomi UMKM sesuai dengan Perppu No. 1 tahun 2020. Karena, UKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dan penyangga utama. UMKM menyumbang 60% dari PDB dan menyerap hingga 97% dari angkatan kerja untuk mengurangi peningkatan tajam dalam pengangguran dan kemiskinan saat ini. Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengatakan bahwa restrukturisasi permintaan kredit dari bank dan lembaga non-bank masih sangat sulit, “kata Syarief Hasan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, 2 Februari 2020.-Pemerintah mengeluarkan Perppu No 2020 1 Pada tanggal 1 Januari, pengeluaran dan dana untuk pengelolaan Covid-19 dari anggaran nasional 2020 meningkat sebesar 405,1 triliun rupee, dimana 70,1 triliun rupee digunakan untuk insentif pajak dan stimulus KUR, dan 150 triliun rupee digunakan untuk membiayai ekonomi nasional Rencana stimulus termasuk restrukturisasi kredit dan jaminan, serta menyediakan pembiayaan untuk UMKM dan perusahaan lain untuk memungkinkannya pulih. Selain sebagai tambahan kebijakan restrukturisasi kredit untuk pelanggan UMKM, Syarief Hasan juga menyebutkan keterlambatan pemerintah dalam pembayaran kredit. Kebijakan selalu membingungkan di masyarakat. “Selama periode yang sulit ini, pemberi pinjaman dan sewa bank terus mengenakan biaya.

Wakil Ketua Dem MPR juga mendesak pemerintah untuk menjaga kepercayaan diri yang lebih besar pada lembaga kredit yang belum menerapkan kebijakan pemerintah, karena ini telah membawa tugas yang berat kepada penulis. UMKM .

semua ini, Syarief Lebih lanjut Hasan mengatakan bahwa hal itu telah menunjukkan ketidakefektifan memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat di tingkat mikro. Bahkan Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk memperkuat UMKM masih belum komprehensif dan tampaknya selektif. Misalnya, Hanya perusahaan mikro yang dapat merasakan hak untuk melepaskan tagihan listrik, tetapi UKM tidak dapat mencapainya. Meskipun UKM juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19.

Syarief Hasan juga menyesali sejumlah besar uang yang dialokasikan untuk perusahaan milik negara Pendanaan diperkirakan mencapai 152.15 triliun rupee. Angka ini jauh lebih tinggi daripada dana yang disediakan untuk UKM. Belum lagi, data terbaru menunjukkan bahwa defisit anggaran nasional 2020 akan meningkat dari 5,07% menjadi 6,27%, yaitu sekitar 1,028 triliun rupee. Berkata: “Pemerintah harus terus memberikan prioritas pada pendanaan agar tidak menyebabkan defisit anggaran pemerintah yang berlebihan, dan akhirnya total defisit bahkan akan meningkat. -Syarief mengenang bahwa dana yang digunakan untuk perusahaan publik sebenarnya digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional dan bukan untuk tujuan lain, seperti rencana bantuan untuk pembayaran kembali utang, yang akan berakhir pada tahun 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288