Wakil Presiden Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) meminta pemerintah untuk mengantisipasi masyarakat kelas menengah yang miskin

Home / MPR RI / Wakil Presiden Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) meminta pemerintah untuk mengantisipasi masyarakat kelas menengah yang miskin

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua MPR Indonesia Lestari Moerdijat meminta pemerintah untuk fokus pada kelas menengah yang terkena dampak wabah Covid-19. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), kehilangan penghasilan, atau hilangnya penghasilan membuat kelompok ini secara ekonomi kurang beruntung.

“Kebijakan membantu kelas menengah harus dipertimbangkan, karena setelah PHK melanda para pekerja, mereka cenderung jatuh ke dalam kemiskinan lagi,” slogan Lestari bernama Rerie (29/4) dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.- -Rerie mengatakan bahwa kelompok masyarakat kelas menengah dapat memainkan peran dalam mendukung ekonomi nasional. Menurut data Bank Dunia, 115 juta orang Indonesia termasuk kelas menengah, terhitung hampir setengah dari total populasi Indonesia, sekitar 260 juta.

Catatan Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020 menunjukkan bahwa 2,1 juta orang dari 116.370 perusahaan dipecat dan diberhentikan sementara. Rerie mengatakan bahwa jika dibutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk mengelola epidemi Covid-19, jumlah orang kelas menengah yang rentan jatuh ke dalam kemiskinan dapat terus bertambah. Misalnya, tunjangan pajak penghasilan (PPh) pekerja meluas tidak hanya ke manufaktur, tetapi juga ke 18 bidang kegiatan lainnya.

“Namun, dampak dari epidemi Covid-19 mungkin lebih parah di kelas menengah. Dan karena kelas menengah memiliki banyak orang, juga perlu mempertimbangkan mekanisme untuk menyediakan mekanisme ini. Mereka dibantu”, Kata Rerie. Mereka termasuk pinjaman bank.

“Penghasilan bulanan hanya 2 juta rupee, dan beberapa bahkan memiliki 500.000 rupee di kantong mereka. Uang ini jelas tidak dapat menutupi biaya operasi keluarga yang sudah terlalu tinggi. Alasannya adalah bahwa perlu untuk berpikir bersama bagaimana mencegah mereka dari jatuh lebih dalam. , “Kata Larry.

Selain itu, Ruili juga berharap bahwa pemerintah akan segera memperbarui data penerima jaminan sosial dengan memasukkan kelompok kelas menengah yang terkena PHK.

Ruili menambahkan bahwa jika datanya valid, pemerintah juga dapat mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam distribusi bantuan sosial.

“Kecepatan dan keakuratan memperbarui data dapat mencegah pekerja yang terkena dampak epidemi Covid-19 pindah dari kota-kota besar ke kota asal mereka untuk menentukan rantai distribusi,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288