Bamsoet menerima perwakilan pencegahan KPK dan membahas sinergi KPK dengan pelaku ekonomi

Home / MPR RI / Bamsoet menerima perwakilan pencegahan KPK dan membahas sinergi KPK dengan pelaku ekonomi

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, menerima Pahala Nainggolan, Wakil Ketua Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan meminta sumbangan untuk meminimalisir potensi korupsi di dunia usaha. . -Kunjungan Tahala Nainggolan juga dipersiapkan untuk Hari Konferensi Anti Korupsi Sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Bamsoet adalah seorang yang berpengalaman di dunia usaha dan Wakil Presiden dari laporan Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyatakan bahwa pada dasarnya setiap pengusaha tidak ingin terlibat dalam korupsi. Jalankan bisnis Anda sendiri dengan itikad baik untuk menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya membuat masyarakat sejahtera.

“Oleh karena itu, tidak mungkin pengusaha secara sadar melakukan tindakan ilegal seperti menyuap pejabat atau praktik korupsi lainnya yang berujung pada hukuman penjara. Kebanyakan kasus korupsi yang melanda dunia usaha disebabkan oleh kompleksitas perizinan,” Bamsoet Hal itu disampaikan setelah Kantor Presiden MPR menerima Anggota Dewan Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Kantor Presiden MPR pada 30 November lalu. / 2020). Sebagai wadah bagi dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, pihaknya perlu terus membangun sinergi.Keberadaan Komite Pemberantasan Korupsi diperlukan untuk ikut serta dalam kerja-kerja antikorupsi. Untuk menetapkan izin, investasi, dan monopoli impor tertentu yang menghalangi dunia perdagangan, pejabat perlu menyuap untuk mengurangi izin perdagangan, investasi, dan keuntungan lainnya dalam kuota impor tertentu.

“Kamar Dagang dan Industri Indonesia menunjukkan bahwa setidaknya ada 8.848 peraturan pemerintah pusat, 14.815 peraturan menteri dan 15.966 peraturan daerah. Indonesia telah menjadi negara yang overregulasi. Ia mengatakan:“ Selain berpotensi menimbulkan korupsi, juga berpotensi menimbulkan korupsi. Hal itu juga membuat lingkungan investasi Indonesia menjadi tidak menguntungkan.

Ketua IR RPD ke-20 mengatakan bahwa KPK telah mengidentifikasi setidaknya tujuh jenis korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, penipuan, benturan kepentingan pengadaan dan remunerasi .— -Menurut data yang dihimpun KPK dari 2014 hingga 2018, pelaku korupsi sektor swasta menempati urutan kedua dengan total 238 ditangkap. “Baris pertama ditempati anggota Partai Progresif Demokratik dan Partai Republik Demokratik sebanyak 247 orang. Sebanyak 64% jenis kasus korupsi yang terlibat adalah suap atau 564 kasus. Data tersebut juga menunjukkan kompleksitasnya. “Bahkan di semua daerah sudah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), tapi bukan berarti akan mempercepat perizinan usaha,” tutup Bamsoet. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288