Bamsoet: PSBB yang ketat harus disertai sanksi yang berat

Home / MPR RI / Bamsoet: PSBB yang ketat harus disertai sanksi yang berat

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, efektivitas pembatasan sosial massal yang ketat (PSBB) di Jakarta harus lebih serius dari sebelumnya. Apalagi dari segi sanksi. Pasalnya, enam bulan setelah pemberlakuan PSBB (termasuk PSBB transisi), jumlah kasus Covid-19 terus meningkat.

“Jika pelanggar tidak ditanggapi dengan serius maka PSBB akan ditegakkan secara tegas. Dikhawatirkan tujuan menjaga kesehatan tidak tercapai. Bahkan dapat semakin memperparah kerusakan sektor ekonomi. Bansouth pada Minggu di Jakarta Said. (13/9/20) .

Ketua Umum Partai Progresif Demokrat ke-20 Republik Demokratik mengatakan bahwa dalam enam bulan terakhir, masyarakat dan seluruh pemerintah daerah berpindah dari PSBB ke PSBB, terkait pro dan kontra penerapan PSBB Pengalaman. Namun, jumlah kasus Covid-19 masih terus meningkat.

“Fakta ini memaksa kami untuk menilai kembali efektivitas organisasi. PSBB. Saya sangat ingin menyelamatkan kesehatan masyarakat. Namun demikian, dampak dan dinamika PSBB yang ketat itu tidak bisa kita abaikan di departemen lain. Kehidupan komunitas rata-rata. Hanya sedikit orang yang akan kecewa karena setelah berbulan-bulan PSBB, jumlah kasus Covid-19 terus meningkat. Artinya efektifitas PSBB sebelumnya belum mencapai sasaran atau tujuannya, kata Bamsoet. Karena pemerintah daerah tidak secara ketat mengontrol pelaksanaan PSBB, perilaku ini biasa terjadi, tetapi ini bukan metode yang ekstrim, PSBB yang ketat hanya dapat dilakukan di area merah atau jalan raya. “Jika ketatnya PSBB di Jakarta, pusat pertumbuhan ekonomi, diperkuat dengan ketat, kebijakan semacam ini hanya akan memperparah kehancuran sektor lain,” jelas Bamsoet.

Oleh karena itu, Kepala Kementerian Pertahanan FKPPI menyampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah wajib merumuskan kebijakan dengan pertimbangan global, termasuk kebijakan publik yang diterapkan pada saat pandemi Covid-19. Menyebabkan kerusakan serius pada departemen lain. – “Setiap kebijakan tidak boleh berorientasi industri. Terlalu ekstrim. Ketika pemerintah daerah ingin menerapkan atau menerapkan kembali kebijakan PSBB yang tegas, harus berdampak pada bidang lain (termasuk semua aspek kebijakan). Pertimbangkan situasi yang ideal , PSBB yang ketat tidak akan merugikan sektor lain, termasuk perubahan kehidupan masyarakat, ”kata Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288