Kekayaan bersih tinggi: Dari dulu hingga sekarang, Sumatera Barat erat hubungannya dengan Pancasila

Home / MPR RI / Kekayaan bersih tinggi: Dari dulu hingga sekarang, Sumatera Barat erat hubungannya dengan Pancasila

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Hidayat Nur Wahid) tentang perjuangan Indonesia untuk Partai Demokrat Sumatera (Sumatera Barat) memberikan sambutan untuk mendukung penilaian Negara Pancasila. Penilaian tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta sehingga mendapat respon yang luas, yang melukai hati masyarakat Sumatera Barat. Selama sepuluh tahun, kader-kader rakyat memilih memimpin kader Sumatera Barat. Sejak dulu hingga saat ini, Sumatera Barat sangat erat hubungannya dengan Pancasila. Kami mengatakan dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat: “Kita semua harus berani memahami sejarah dengan jujur ​​agar kita bisa menghormati seluruh wilayah Indonesia dan dengan demikian menjaga NKRI tetap kuat.” (4/9) .- — Hidayat, biasa disapa HNW, mengatakan: Banyak selebritis dari provinsi Sumatera Barat yang terlibat langsung dalam perumusan dan pengambilan keputusan Pancasila sebagai dasar negara, mereka bersama kakek Puan M, Soekarno. Mereka ada di BPUPK di Panitia, Negeri Sembilan, atau ikut dalam finalisasi Pancasila pada 18 Agustus 1945 bersama PPKI. Tokoh-tokoh ini termasuk Bapak M Yamin. Hatta (M Hatta) dan Agus Salim (H Agus Salim).

Wells Fargo juga dengan sendirinya meyakini bahwa (warga) Sumatera Barat dan Pancasila adalah penganut Islam dari dulu hingga sekarang.Mereka sepakat untuk mengambil keputusan akhir pada 18 Agustus 1945. Hasil perjuangan para pemimpin nasional di Sumatera Barat.

“Warga Sumbar, termasuk kader PKK di sana, sudah melaksanakan Pancasila dari dulu hingga sekarang. Mereka tidak pernah mengusulkan perubahan Pancasila (boleh dipencet menjadi Trisila atau Ekasila), dan mereka belum melamarnya. Perintah pertama untuk mengubah Pancasila (yang merupakan satu-satunya dewa) menjadi dewa budaya. Topik-topik kontroversial yang tercantum dalam UU HIP ditolak publik, ”jelasnya. Ia terpilih secara demokratis dan memenangkan populasi besar Sumatera Barat— “Pokok pertama Gubernur, Profesor Irwa N Prayitno kembali tunduk pada pencalonan pemilihan gubernur. Setelah pemilihan, masyarakat Sumatera Barat memberikan suara secara rasional, bebas dan terbuka. Ternyata masyarakat Sumatera Barat memenangkan Irwan Prayitno, guru besar kader PKK, sosok yang juga dirasakan masyarakat Sumatera Barat adalah kinerja luar biasa Gubernur Sumatera Barat. Jika Gubernur Sumatera Barat tidak berprestasi dan tidak berprestasi. Gubernur Sumatera Barat, yang mendukung Pancasila, atau Ketua Pelaksana PKK, hanya mengungkapkan politik identitas dan intoleransi sebagai fakta kontemporer. Sumatera Barat dan gubernurnya telah memenangkan ratusan penghargaan secara nasional selama dekade terakhir, bahkan jika itu adalah Dari Asia Barat, Presiden RI, termasuk Parahita Eka Praya Award yang diserahkan oleh Presiden SBY pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2014 dan 2017, Presiden Jokowi mempersembahkan Adhikarya Pangan Nusantara Award dan penghargaan. Ia mengatakan: “Pengurus daerah dan kota di Sumatera Barat Gubernur peduli dengan hak asasi manusia. Hal ini membuktikan bahwa Pulau Sumatera Barat dan Sumatera telah diperintah oleh kader-kader PKK dan masih mempertahankan serta menerapkan Pancasila sebagai dasar. Ditambahkannya, meski ideologi kebangsaan berkualitas tinggi, dua presiden Indonesia dari parpol yang berbeda juga dianugerahi penghargaan. Penghargaan “Nasional”. Gubernur Irwan Prayitno tetap mempertahankan prestasi ini meski dengan segala keterbatasan anggaran dan fasilitas. Saat bangsa Indonesia dan masyarakat Sumatera Barat dilanda darurat medis Covid 19, Gubernur Irwan dinilai sebagai gubernur berkinerja terbaik, Karena itu, ia mendapat evaluasi positif dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan berhasil menguji 3.000 spesimen dalam sehari meski APBDnya tidak tinggi.Selain itu membuat rumah sakit khusus untuk pasien Covid-19.Selamat belajar dan belajar dari Gubernur Sumbar, ”ujarnya. Pasalnya, Menteri Dalam Negeri saat ini adalah mantan Kapolri dan mantan Kepala BNPT. Jika tuduhan mereka benar, maka Sekretaris Dalam Negeri dengan pengalaman ini tidak akan bisa. Semoga memuji dan memberikan saran kepada Gubernur Sumbar dari PKK. Ia mengatakan pemilihan gubernur akan segera dilaksanakan di Sumatera Barat, dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat akan dipilih melalui Partai Demokrat setempat yang mengedepankan rencana dan konsep menantang pelaksanaan Pancasila. Pandangan dan kerangka kerja yang kontroversial, yang dapat merongrong demokrasi. Selain itu, mengabaikan fakta sejarah dan realitas kekinian Sumbar yang terus mendukung dan melaksanakan komitmen Pancasila. Pengabdian dan profesionalisme masyarakat Sumbar patut diapresiasi, bukan salah paham, karena Ada bukti bahwa Sumatera Barat terus mendukung dan melaksanakan Pancasila terakhir, Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Ringkasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288