Bamsoet mendukung pembentukan pengadilan etika

Home / MPR RI / Bamsoet mendukung pembentukan pengadilan etika

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Juru Bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendukung pembentukan peradilan etika yang menandai berakhirnya proses penegakan etika. Oleh karena itu, setiap keputusan etis yang dibuat oleh berbagai pejabat yang bertanggung jawab untuk menerapkan Kode di berbagai lembaga negara dan organisasi profesi tidak lagi diadili oleh pengadilan biasa. Anda dapat mengajukan banding ke Pengadilan Etika.

“Dasar pembentukan moral court bisa mengacu pada Ketetapan MPR No. VI / MPR / 2001, yang berkaitan dengan bioetika nasional dan negara. Untuk itu, pada Oktober atau November 2020, MPR RI dan Komisi Yudisial ( KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengadakan Konvensi Nasional Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan Berbangsa kedua “, kata Bamsoet usai menerima Presiden Kentucky Jaja Ahmad, Presiden DKPP Mohamed Jayus (Jayus) dan anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie di Kantor Kepresidenan, MPR RI, Jakarta, Selasa (20/8/11). – Mantan Presiden DPR RI mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Sidang Umum 1996, merekomendasikan agar semua negara anggota, termasuk Indonesia, membentuk “publik Infrastruktur etika kelembagaan “, yang meliputi kode etik dan kode etik lembaga penegak hukum. Indonesia menanggapinya dengan melatih berbagai kode etik. Instansi penegak hukum, seperti KY, DKPP, Panitia Kehormatan (MKD) DPR R I, Badan Panitia Kehormatan (BKD) DPD RI, berafiliasi dengan Komisi Etik Republik Indonesia / KPK.

Setiap organisasi profesi juga memiliki pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kode Etik. Kode etik, seperti Majelis Kehormatan Persatuan Pengacara Indonesia (PERADI), Majelis Etik Kedokteran, Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Dewan Pers. Kode etik yang diajukan oleh Mahkamah Agung atau PTUN ke pengadilan biasa, mengajukan banding atau mencari keadilan. Moralitas dan hukum adalah dua hal yang berbeda. “Ia mengaku bersalah mutlak dalam hal etika. Selain mengenalkan Menteri Negara Pendayagunaan Perangkat dan Reformasi Birokrasi, negara juga memperkenalkan berbagai pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kode etik. Ketua KASN, Ketua Dewan Kehormatan PERADI , Ketua Komite Etik Perhimpunan Notaris Indonesia, Ketua Panitia Pers, Ketua Dewan Kehormatan Partai Politik Parlemen Indonesia, serta kepolisian, kejaksaan dan perintah militer Mahkamah Agung .- “Berkat konvensi ini, diharapkan pentingnya keberadaan moral court dapat ditumbuhkan. Berbagai ide dan pemahaman. Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan umum, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan persoalan moral. Dengan demikian, Indonesia dapat mencatat sejarah baru di dunia sebagai negara pelopor etika terapan secara transparan dalam kehidupan bernegara dan bernegara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288