Orang-orang kaya raya: Lahirnya UU HIP menandakan bahwa empat pilar MPR semakin mendesak.

Home / MPR RI / Orang-orang kaya raya: Lahirnya UU HIP menandakan bahwa empat pilar MPR semakin mendesak.

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), kembali menegaskan pentingnya memahami Pancasila secara benar dan benar. Penting untuk memahami Pancasila dengan benar agar tidak menimbulkan keributan dan kerancuan dalam bernegara. Seperti munculnya Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (RUU HIP), hal ini menimbulkan sensasi di masyarakat Indonesia. Yang memprihatinkan, saat-saat yang bergejolak itu adalah ketika negara Indonesia dilanda bencana medis darurat Covid-19; aspek sosial, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan dan lainnya.

“UU HIP menunjukkan bahwa jika kita tidak memahami Pancasila secara utuh, benar dan benar, tidak hanya akan menimbulkan keributan di lingkungan Republik Demokratik, tetapi juga menimbulkan tentangan dari masyarakat luas., MPR, DPD dan seluruh ormas keagamaan People. Ada juga dari kalangan organisasi veteran Indonesia, Pemuda Pancasila dan lainnya yang mengumumkan hal ini di antara empat pilar Musyawarah Rakyat Indonesia Konstituensi DKI Jakarta II dan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Hidayat mengatakan bahwa komunitas Indonesia diadakan di Jakarta Forum Birokrasi (FBMI) (11/7) -Munculnya UU HIP menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mensosialisasikan empat pilar MPR Indonesia, yang perlu memahami dan melaksanakan Pancasila adalah pemerintah di semua tingkatan dan berbagai kewenangan (administratif , Legislatif, Yudikatif, Yudikatif). Individu-individu bernilai tinggi menegaskan bahwa seluruh anggota Forum Birokrasi Masyarakat Indonesia harus memahami dan menjalankan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menjalankan tugas birokrasi dan berinteraksi dengan masyarakat. “Harapannya kita bisa konsentrasi memahami Pancasra, Udneri Nasionalisme 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dan bagaimana menjadi birokrat Indonesia yang terpercaya. Agar dapat mengelola masyarakat dan negara dengan baik, hal ini tidak akan menimbulkan kontroversi. Dia bilang itu kontraproduktif. HNW menyatakan UU HIP bisa menjadi materi pendidikan, dan Pancasila tidak bisa diturunkan sebagai falsafah bangsa dan landasan nasional ke tingkat yang setara dengan undang-undang, atau bisa dijejalkan menjadi Ekasila apalagi Trisila. Selain itu, Pancasila tidak dapat diajukan tanpa sepenuhnya menekankan pada perintah pertama. Inilah ketuhanan yang maha kuasa- “bukan sekedar ketuhanan, atau ketuhanan budaya yang terkandung dalam UU HIP yang ditolak,” ujarnya. Pahami Pancasila dengan benar. Bukan tentang mengetahui siapa yang berjasa dan berkorban untuk mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara.

“Jika kita tidak memahami bahwa dasar negara adalah Pancasila, maka di sini akan ada Islamophobia dan Indonesia. Seolah-olah tidak ada pengabdian umat Islam ketika Pancasila dibuat. Begitu pula sebaliknya, seolah-olah Indonesia merdeka, tanpa ada kaitan. , Dan tidak ada masukan dari pimpinan ormas Islam atau ormas Islam. ”Kisah Nahdlatul Ulama (NU) bahkan menceritakan bagaimana KH Hasyim Asyari berpuasa dan berdoa khusus untuk tuntunan Indonesia merdeka.

Dalam acara ini Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiya) dan M Natsir (Masyumi) juga berperan penting. Kejadian ini harus diingat selama beberapa tahun dalam membangun masyarakat dan menyelamatkan Indonesia. Termasuk penyelamatan Indonesia jika partai politik Pancasila akan dibajak, juga dapat menyelamatkan Indonesia dari kehancuran separatis. Para birokrat harus memahami sejarah ini agar dapat melakukan yang terbaik untuk membangun dan menyelamatkan Indonesia tanpa ragu. Keberadaan Pancasila merupakan salah satu dari empat pilar kewarganegaraan Indonesia dan terkait erat dengan tiga pilar lainnya. Pilar kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) yang menjelaskan tentang ideologi dan dasar negara. Ia mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan versi turunan dari Pancasila.

Sekaligus yang ketiga Dan pilar keempat adalah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Binh (Bhin).Nekadongaika. NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki hubungan kekerabatan. NKRI ada karena menghargai dan menerima realitas kebhinekaan.Meski berbeda, namun tetap bersatu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288