HNW menyerukan penarikan tagihan HIP dari Prolegnas

Home / MPR RI / HNW menyerukan penarikan tagihan HIP dari Prolegnas

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (Hidayat Nur Wahid) kembali mendesak Presiden Yoko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar berhenti membahas “Pankasi. Cabut Undang-Undang Kebijakan Ideologis (RUU HIP) dan cabut dari Program Legislatif Nasional (Prolegnas).

Dihadapkan pada keinginan banyak partai politik, Hidayat mengungkapkan perasaan mendesak untuk mengakhiri gejolak politik yang berkembang terkait pandemi Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, Indonesia menjadi negara yang paling banyak menjadi korban di ASEAN. Bahkan, juru bicara negara yang bertanggung jawab atas pengobatan Covid-19 itu mengumumkan bahwa Indonesia memiliki angka kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia.

Dalam kerentanan Covid-19 yang mengkhawatirkan, Hidayat mengatakan, sebaliknya, RUU HIP justru memicu kontroversi dan memicu protes di mana-mana. Karena mengandung banyak sekali muatan yang kontroversial, dan dinilai meremehkan Pancasila sebagai landasan negara.

Kecuali menutupi Pancasila, Trisila dan Yekasila yang disetujui oleh PPKI dan dimasukkan dalam Pembukaan “UUD 45”. Hidayat mengatakan, menolak UU HIP merupakan bukti bahwa masyarakat sadar akan masalah mendasar yang muncul dari proyek tersebut, yang juga menyembunyikan sila-sila suci YME dan hanya bisa menjadi dewa atau dewa budaya. Metode HIP. Bukan hanya karena TAP MPRS n ° XXV / 1966 masalah tidak dimasukkan dalam pembukaan. Atau regulasi tentang Trisila dan Ekasila-buktinya semakin banyak pihak yang menolak UU HIP, serta pihak-pihak yang meminta penghapusan atau penolakan atau bahkan pencabutan UU Prolegnas HIP. Bahkan yang menolak RUU tersebut pun semakin beragam, tidak hanya dari kelompok agama Islam, bahkan dari Liga Veteran dan Pemuda Pancasila dan Forum Guru Besar UPI. Dan di daerah tersebut. Pimpinan MPR, DPD dan RPD, Fraksi tertentu Menkopolhukam dan Ormas antaragama (NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Hikmabudhi, PHDI, Matakin) dan banyak partai politik MUI, FPI, PP (Pemuda Pancasila) diberhentikan. Organisasi veteran militer, Persatuan Pembicara Indonesia, Serikat Wanita Perawat Indonesia, GP Anshor dan ICMI sepakat pembahasan RUU HIP harus dihentikan sementara. Dalam rapat kerja yang diadakan Baleg dengan pemerintah dan DPD, anggota FPKS yang diistimewakan juga kembali menyampaikan usulan tersebut.Oleh karena itu, ketika usulan (tapi tidak bulat) pihak Baleg / DPR menarik kembali usulnya kepada pemerintah dan menyetujui kepada pemerintah dan DPD mencabut UU HIP. Lantas, apakah para pimpinan Republik Demokratik Rakyat sedang menunggu pemenuhan komitmennya untuk menghentikan UU HIP yang sebelumnya ditransmisikan oleh Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Aziz Syamsuddin kepada delegasi pengunjuk rasa? Hidayat mengatakan dalam siaran persnya di Jakarta pada hari Kamis: “Jika tidak, presiden akan segera menyampaikan posisi resmi pemerintah agar tidak membahas atau menyetujui RUU yang kontroversial, yang akan ditolak oleh masyarakat umum.” (9 /7).

Selain itu, orang-orang kaya juga mengapresiasi perubahan kepemimpinan Badan Legislatif (Baleg) RI dari Republik Demokratik Rakyat China, Wakil Ketua Baleg yang memimpin pembahasan HIP mengambil alih RUU sebelumnya.

“Ini langkah positif untuk menunjukkan kepada publik bahwa perubahan kebijakan UU HIP akan dilakukan dan pembahasan akan dihentikan. Kalaupun publik membutuhkan jabatan resmi dari berbagai fraksi dan DPR, perusahaan dengan tegas setuju untuk menghentikan atau mencabut UU Prolegnas HIP, Agar masyarakat lebih percaya diri dan damai, bukannya curiga dan ribut. Dengan cara ini mereka juga bisa selamat dari Covid-19 dan bisa diajak bersama-sama mengalahkan Covid-19, ”ujarnya-Hidayat Nur Wahid berkeyakinan RUU HIP dicabut dan ditarik dari Prolegnas. Dapat mengakhiri keraguan timbal balik, tuduhan atau fitnah RUU. “Misalnya, banyak orang yang salah paham dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) karena menolak menandatangani RUU HIP yang diajukan di rapat paripurna DPR. Bahkan ada yang memalsukan tanda tangan anggota FPKS DPR. Alhamdulillah, ini sudah Untuk memperjelas, saya berharap ini bisa menginspirasi masyarakat untuk menolak dan menghentikan UU HIP tentang sikap tegas FPKS, ”terangnya. RUU itu ditarik dari Prolegnas. Keadaan ini bisa meyakinkan RaKyat agar semua orang dapat berkontribusi dan kembali fokus pada pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, mengingat Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak di ASEAN bahkan rata-rata korban tewas tertinggi di dunia, “Dalam Pilkada Jakarta dan daerah lain, anggota RPD RI ada di daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288