Kekayaan Bersih Tinggi: Riau Persembahkan Kebijaksanaannya untuk Pemuda Indonesia

Home / MPR RI / Kekayaan Bersih Tinggi: Riau Persembahkan Kebijaksanaannya untuk Pemuda Indonesia

TRIBUNNEWS.COM-Menurut Musyawarah Rakyat (MPR), istilah yang tepat adalah sosialisasi empat pilar Musyawarah Rakyat Indonesia-Pancasila sebagai landasan dan ideologi bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti Undang-Undang Dasar Negara dan Ketetapan MPR. NKRI adalah bentuk nasional. Dan Bhinneka Tunggal Ika digunakan sebagai mata uang negara. Bukan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Sosialisasi tentang negara dan empat pilar negara belum dilakukan… MPR tidak pernah menggunakan istilah empat pilar bangsa. Pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi melarang sosialisasi ekspresi empat pilar berbangsa dan bernegara. Dan itu tidak lagi digunakan.

“Di masa almarhum Taufiq Kiemas, Ketua MPR, istilah yang digunakan adalah sosialisasi negara dan empat pilar negara. Namun, istilah itu adalah judicial review, dan diyakini demikian. Untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan dan ideologi negara di atas tiga pilar, Mahkamah Konstitusi melarang penggunaan istilah “sosialisasi negara dan empat pilar negara”. Ujar Dr. HM Hidayat Nur Wahid MA, Wakil Ketua MPR RI : – Hidayat Nur Wahid menyampaikan pernyataan tersebut dan mengoreksi beberapa anggota masyarakat Indragiri Hulu yang salah mengartikan istilah “sosialisasi empat pilar”. Koreksi tersebut diteruskan oleh Hidayat Online saat menjabat sebagai Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau Temu Nasional / Nasional antara MPR Kabupaten dan Yayasan Madani Cinta Indragiri, Pembicara Narasumber, Rabu (20/11/25 020) .- Hidayat menyampaikan bahwa untuk menggantikan pilar bangsa dan negara yang dilarang oleh MK ” Soal “empat sosialisasi”, MPR telah bernegosiasi dengan MK. MPR pun mengusulkan nama alternatif, yakni sosialisasi empat pilar MPR RI, dengan penjelasan lengkap.

“Usulan sudah disetujui secara konstitusional. Persetujuan pengadilan. Menggunakan MPR RI, dengan Pancasila sebagai landasan dan ideologi negara; 1945 sebagai ketetapan dan ketetapan MPR nasional; sebagai bentuk nasional NKRI, dan sebagai semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika, semoga tidak ada lagi setelah itu Hidat Semoga ini salah, karena sosialisasi diumumkan. Karena Riau pernah memiliki raja dan kerajaan, mereka berani mengorbankan kekayaan dan kehormatannya untuk mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah Raja Syatan Syarif Kasim II dari Kerajaan Siak Sri Indrapura Riau. Setelah Sultan Syarif Kasim II dideklarasikan berdiri pada 17 Agustus, ia memimpin pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta (DI Jakarta). Sultan Syarif Kasim II memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Ia pun menyerahkan tanah yang berupa mahkota emas, perak dan perak senilai 13 juta keping emas atau setara dengan Rp. 1,3 triliun.

“Ryao juga menjadi alasan mengapa pemuda Indonesia menunjukkan kearifan yang luar biasa pada tahun 1928. Artinya, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang bersatu. Meskipun bahasa Melayu tidak digunakan secara luas seperti bahasa Jawa. Persatuan, akan diturunkan Bahasa Indonesia sudah diubah dari bahasa Melayu ke bahasa ibu, ”tambah Hidayat.

Sejak Sumpah Pemuda, Indonesia selalu memiliki bahasa ibu yang efektif. Bandingkan dengan Filipina yang belum memiliki bahasa ibu. Mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Padahal, Inggris adalah penjajah Filipina. Menurut Hidayat, cerita seperti itu harus diberitakan kepada semua generasi muda. Seiring kecintaan kaum milenial terhadap Republik Indonesia, khususnya Riau, terus tumbuh. Oleh karena itu persatuan dan kesatuan Indonesia akan semakin berkembang. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288