Pilkada di Bamsoet 2020: ASN Harus Tetap Netral!

Home / MPR RI / Pilkada di Bamsoet 2020: ASN Harus Tetap Netral!

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengingatkan para pegawai negeri sipil (ASN) sebanyak 4,2 juta orang untuk menjaga status netralnya melalui pertemuan Pilkada 2020 yang digelar di 270 sekaligus. Pertahankan kehormatan profesi ini. Wilayah (9 provinsi, 224 wilayah). , Dan 37 kota). –Meski dari segi hukum, kenetralan ASN diatur dalam UU No. 5/2014 terkait ASN dan UU No. 30/2014 terkait Administrasi Publik dan PP. Keputusan No. 37/2004 yang melarang PNS berpartisipasi dalam partai politik dan PP No. 53/2010 tentang disiplin PNS yang melarang perkumpulan PNS terlibat dalam politik. Namun, masih ada kasus ASN yang ikut serta dalam kegiatan politik.

“Dalam desain negara demokrasi, kenetralan ASN merupakan salah satu syarat mutlak untuk pemerintahan yang baik dan bersih. Selain itu, ASN merupakan PNS yang tanggung jawab utamanya dicanangkan Bamsoet dalam kampanye virtual Kampanye Netralitas Nasional ASN di kantor ketua Sidang Umum, Artinya, netralitas ASN sangat erat kaitannya dengan kepentingan dan sarana penghidupan banyak orang.Panitia Pertimbangan Rakyat Jakarta, Rabu (20/7/26), sebenarnya diketuai oleh Profesor Agus Pramusinto, Ketua Komite Instrumen Nasional Swasta (KASN), dan Tasdik, Wakil Ketua KASN Kinanto, Komisioner KASN, Ph.D. Ketua Bawaslu Abhan, Arie Budiman Teguh Widjinarko, Plt Wakil Presiden Bidang Sumber Daya Manusia Departemen Pendayagunaan Perangkat dan Reformasi Birokrasi, telah mengumumkan bahwa tidak kurang dari 991 ASN terlibat dalam pelanggaran netralitas ASN. Di saat yang sama, BAWASLU mencontohkan, Sebelum Pilkada 2020, terdapat 427 kasus ASN non-netralitas.KASN juga menyatakan bahwa antara Januari hingga Juni 2020, 27% dari 369 kasus pelanggaran netralitas ASN dilakukan melalui jejaring sosial. Diantaranya, pembedaan ASN menjadi pusat kepentingan politik aktual dapat menimbulkan benturan kepentingan dan benturan antar ASN, yang dapat mengganggu layanan publik. Bamsoet mengatakan bahwa bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan politik ASN yang sebenarnya juga dapat menyebabkan korupsi. ASN Gunakan fasilitas nasional untuk memberikan dukungan politik. Ada p peserta dengan dukungan ASN non-netral. Dalam pertemuan Pilkada tahun 2018, kita bisa melihat bahwa hanya 15% sanksi yang diajukan KASN kepada pejabat daerah yang telah dipenuhi. — -Di sisi lain, pemikiran birokrasi tidak sepenuhnya mencerminkan semangat reformasi birokrasi. Prioritas harus diberikan kepada profesionalisme untuk kepentingan umum. Tidak cocok untuk atasan atau politisi lokal.

“Situasi ini biasanya terkait dengan upaya untuk memperoleh kepastian Posisi tersebut terkait dengan ambisi saling tukar dukungan politik dengan calon pemimpin di daerah. Perilaku ilegal ini tidak hanya melanggar netralitas ASN, tetapi juga dapat menjadi “ini adalah bentuk penindasan terhadap ASN terkenal dan profesional lainnya, tetapi karena tetap netral, maka harus dihilangkan,” tutup Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288