Bamsoet: Wewenang DPD RI sebenarnya sangat besar dan luas

Home / MPR RI / Bamsoet: Wewenang DPD RI sebenarnya sangat besar dan luas

TRIBUNNEWS.COM-Juru bicara Musyawarah Rakyat Indonesia Bambang Soesatyo mencontohkan, salah satu perubahan penting yang dilakukan MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dari 1999 hingga 2002 adalah pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ide dasar pembentukannya adalah untuk mengupayakan peningkatan kekuatan daerah, yaitu mengusulkan suatu lembaga yang dapat membawa manfaat dan aspirasi daerah untuk merumuskan kebijakan nasional.

“Lahirnya Partai Demokrat merupakan bagian penting, inti, dan tidak terpisahkan dari persyaratan reformasi. Persyaratan otonomi daerah sama pentingnya dengan persyaratan demokratisasi. Ini mengakhiri penghapusan KKN (korupsi, kolusi) dan nepotisme. TNI punya fungsi ganda dan membela hak asasi manusia. ”Bamsoet mengumumkan saat menjadi pembicara utama Webinar Dies Natalis ke-16 DPD RI, bahwa ia sebenarnya adalah Ketua DPD RI La Nylala Mattaliti (DPD) RI Anggota RI Jimly Asshiddiqie , Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro.

Ketua RIPR ke-20 menjelaskan bahwa dari sudut pandang berikut, menurut Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, sebenarnya kekuasaan DPD sangat luas dan luas. . — Memahami hubungan netral dan daerah dengan panitia otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, perimbangan fiskal pusat dan daerah, pendapatan dan belanja nasional, perpajakan, pendidikan dan agama.

“Meski kata-kata yang digunakan sangat toleran, yakni“ tunduk ”dan“ ikut berdiskusi ”, namun DPD memiliki potensi konstitusional yang cukup untuk menunjukkan dirinya secara sangat kentara. Penguatan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu lebih mendalam Pembahasannya, kinerja DPD harus diperkuat sehingga bisa dilakukan tanpa terlalu memperhatikan perluasan kekuasaan yang hanya bisa dicapai dengan amandemen konstitusi, ”jelas Bamsoet.

FKPPI, Kepala Departemen Pertahanan Nasional menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah dalam Ketetapan MPR RI XV / MPR / 1998; pengaturan yang adil, alokasi dan penggunaan sumber daya nasional; keuangan pusat dan daerah dalam kerangka kesatuan nasional Indonesia Untuk menyeimbangkan pembayaran, beberapa poin penting telah ditekankan. Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan pemberian kewenangan yang luas, benar, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diterjemahkan menjadi pengawasan yang adil, distribusi dan penggunaan sumber daya nasional, serta “keseimbangan antara pusat dan daerah”. -Selain itu, penyesuaian, pembagian, dan penggunaan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk memajukan kesejahteraan masyarakat setempat dan seluruh negeri. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, memberikan peluang yang luas bagi UKM dan koperasi secara bertanggung jawab, transparan, terbuka dan dapat dilaksanakan.

Poin penting lainnya adalah keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan memperhatikan potensi daerah, wilayah, geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan penduduk daerah, mewujudkan keuangan daerah. Terakhir, pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288