Wakil Presiden MPR: Pemerintah gagal menanggapi pandemi Covid-19

Home / MPR RI / Wakil Presiden MPR: Pemerintah gagal menanggapi pandemi Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan (Syarief Hasan), Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Partai Demokratik Partai Demokrat, mendukung langkah Menkeu untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja. Pasalnya, hingga saat ini besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah belum memberikan pengaruh yang besar, bahkan belum mampu mengatasi tren penurunan, bahkan di sekitar 200.000 korban pandemi Covid-19. Dan kinerja ekonomi yang telah mengalami resesi.

Beberapa prinsip harus dipertimbangkan dalam penganggaran. Berdasarkan kinerja yaitu efektivitas dan efisiensi anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, akuntabilitas anggaran dan transparansi.

Jika prinsip ini tidak dilaksanakan, kita dapat memastikan bahwa anggaran tidak berdasarkan kinerja dan pada akhirnya tidak akan memberikan pengaruh yang besar, Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan anggaran berbasis efek. Bukan itu masalahnya, karena ada bukti bahwa anggaran pengobatan Covid-19 mencapai 695,7 triliun rupee, yang tidak bisa mengurangi kenaikan harian kasus Covid-19 dari tahun 2000 hingga 2000. 3.000 kasus per hari. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran tidak mengindahkan prinsip penganggaran yang efektif dan efisien. Bahkan ada tren pengobatan yang kurang tepat sasaran dalam pengobatan Covid-19.

Anggota dewan senior Partai Demokrat juga mempertanyakan beberapa tujuan pemerintah yang belum tercapai. Berdasarkan Perpres Nomor 24 Tahun 2020, pemerintah telah menetapkan defisit APBN 2020 sebesar 5,07% dari PDB. Namun ternyata pada tahun 2020 defisit APBN akan membengkak menjadi 6,34% dari PDB, mencapai 1.039,2 triliun rupee. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak menjunjung prinsip disiplin anggaran, karena selalu mengubah tujuannya dan akhirnya gagal memenuhinya. Syarief Hasan mengatakan: “Tidak hanya itu, pemerintah juga bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui BLT. Namun ternyata jumlah pengangguran di dalam negeri akan bertambah 3,05 juta. Pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, masyarakat Indonesia Daya beli negara merosot bahkan merugi sekitar Rp362 miliar, yang menunjukkan bahwa pemerintah belum menjunjung tinggi prinsip efektivitas dan efisiensi serta disiplin anggaran pemerintah. Syarief Hasan juga mempertanyakan apakah anggaran pemerintah lebih cocok untuk penguatan perusahaan besar dan BUMN. Padahal, pemerintah lah yang paling Yang perlu diperhatikan adalah masyarakat kecil dan UMKM. Syarief mengatakan: “Anggaran dalam bentuk BLT baru mencapai 31%. Hal ini menunjukkan belum adanya keadilan dalam penganggaran pemerintah. “- Ia menilai konsekuensi dari penganggaran yang tidak menghargai kinerja berdasarkan prinsip CE menyebabkan keruntuhan ekonomi Indonesia. Presiden harus melakukan penilaian yang komprehensif terhadap kinerjanya, terutama rencana politik untuk menghadapi pandemi Covid 19. Di sisi lain, Perekonomian yang saat ini diprioritaskan oleh pemerintah belum terlihat adanya tanda-tanda perbaikan pada triwulan III. Dari kontraksi negatif 5,32% pada triwulan II tahun 2020 hingga kontraksi pada tahun 2020, merupakan kontraksi paling serius sejak reformasi. Pertumbuhan negatif ini akan berlanjut pada tahun 2020. Itu muncul pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini dan akan menyebabkan resesi ekonomi.

“Jika semua tujuan tidak dapat dicapai dengan anggaran yang besar dan disiapkan dengan baik, itu berarti pemerintah belum memenuhi misinya. Orang-orang, “kata Syarief Hasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288