Kejaksaan menerima WTP, Jazilul Fawaid: menyelesaikan perkara Jiwasraya dan Djoko Tjandra

Home / MPR RI / Kejaksaan menerima WTP, Jazilul Fawaid: menyelesaikan perkara Jiwasraya dan Djoko Tjandra

TRIBUNNEWS.COM-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meninjau laporan keuangan Kejaksaan Agung. Surat perintah penangkapan itu sebenarnya dijalankan oleh BPK. Kejaksaan Rakyat akan menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam UUD dalam waktu 100 hari untuk memastikan pengelolaan keuangan negara selama penuntutan. Keberadaan undang-undang ini didukung penuh oleh Jaksa Agung Buhanuddin (St Burhanuddin).

Bhakti Adhyaksa bertempat di Aula Sasana Pradana Kyakon Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Juli 2020 Dalam acara peringatan hari tersebut, Buhanuddin mengatakan hal ini sangat sesuai, kami akan memberikan dukungan penuh melalui pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan masing-masing instansi pemerintah. Dalam peninjauan tersebut, Kejaksaan Agung melakukan penilaian ketidaksesuaian (WTP) berdasarkan hasil audit BPK atas laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BPK atas penggunaan keuangan kejaksaan. Mematuhi peraturan Republik Indonesia tahun 2019. Dan patuhi dengan “upaya terus menerus dan tertib, komitmen bertanggung jawab untuk menjaga dan menunjukkan hasil komitmen terhadap kualitas pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Antusiasme Kejaksaan Agung untuk mencapai CAP tidak hanya dirasakan oleh ST Burhanuddin, tetapi juga oleh Wakil Presiden. merasa. MPR Jazilul Fawaid. Politisi PKB Jakarta pada 27 Juli 2020 mengatakan: “Terima kasih atas prestasi Kejaksaan Agung.” Sebagai anggota Komite III DPR, dia mengatakan Kejaksaan Agung adalah rekanan. Oleh karena itu, ia kembali menyampaikan terima kasih atas gelar WTP tersebut. tahun depan. “Kami sangat senang melihat kebijakan Jaksa Agung yang memadukan teknologi dengan berbagai aplikasi untuk mempermudah pelayanan dan pengawasan,” kata pria bernama Gus Jazil ini. -Kordinator Nasional Nusantara Mengaji berharap Kejaksaan Agung lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Selain itu, Gus Jazil juga mendorong Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang masih menjadi PR. Dia menekankan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288