Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Teladan belajar dari berbagai gerakan sosial massa

Home / MPR RI / Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Teladan belajar dari berbagai gerakan sosial massa

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Demokratik Rakyat Indonesia, mengingatkan pemerintah akan pergerakan dua marinir Indonesia asal Maumere. Mereka semua dengan ikhlas menyumbangkan gaji dan THR untuk membantu warga miskin yang terkena pandemi Covid-19 di Maumere, Nusa Tenggara Timur.

Tidak hanya di Maumere, para prajurit TNI di Kalimantan Timur juga menyumbangkan gaji untuk menutupi biaya pembuatan alat kebersihan agar tidak dirugikan oleh virus corona. Alat ini disediakan untuk orang yang berjualan di pasar tradisional. Ada juga prajurit TNI di Jawa Tengah yang bersiap membagikan sembako gratis dari gajinya kepada fakir miskin. – “Karena berbagai gerakan yang diciptakan oleh ketulusan rakyat, Partai Demokrat dan partai-partai lain telah mendatangkan pemasukan sebesar 191 miliar rupee kepada rakyat. Mereka harus menjadi panutan kita dan menggunakan uang pribadinya untuk membantu rakyat.” Tentang pemerintah? Habiskan uangnya. “Orang-orang yang diculik dari APBN sudah memprogram ulang anggarannya menjadi 677,2 triliun rupee, tapi ini tidak maksimal, bukan“ pemerataan. ”

Wakil Ketua Musyawarah Rakyat mengusulkan agar pemerintah mengelola anggaran dan ini besar. Tunjukan contoh dan transparansi dalam negeri.Beberapa catatan merah terkait kebijakan pemerintah. Pemerintah kembali menaikkan sumbangan BPJS yang dibatalkan MA.

Hal lain yang patut dicatat, kenaikan harga BBM tetap berarti pemerintah menguntungkan rakyat. Karena harga minyak mentah dunia begitu tinggi, saya frustasi banyak negara yang telah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 50%.

Kebijakan kelistrikan akan memberikan diskon hingga 50%, namun diskonnya tidak merata, bahkan Hal yang sama berlaku untuk harga listrik di negara lain. Kelompok itu secara sepihak dinaikkan ke level luar biasa 300% tanpa sosialisasi apa pun. Pemerintah menerapkan rencana penghematan perumahan rakyat (Tapera) 3% dalam konteks ketidakpastian dan menyusutnya ekonomi massal akibat Covid 19

Secara tidak lengkap, masyarakat merasa pemulihan ekonomi UMKM yang dibongkar oleh pemerintah dirasakan secara merata oleh masyarakat. Angka ini sudah mencapai 70,1 triliun rupiah.

Bantuan sosial tidak merata dan tidak tersalurkan dengan baik, bahkan memicu pembaruan masyarakat Akibat terputusnya distribusi pangan ke desa-desa, harga kebutuhan pokok di perkotaan juga mulai naik. Tarif pajak naik, dan utangnya sudah mencapai 6,316 triliun rupee atau sekitar 35% dari PDB. Di saat yang sama, akibat pandemi Covid-19 Penderitaan masyarakat, pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam.

Wakil Ketua MPR mengingatkan agar pemerintah memperhatikan ketentuan Pasal 33 UUD NRI tahun 1945. Segala kebijakan pemerintah harus sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.- — “Pemerintah perlu lebih peka, berhati-hati, dan memperhatikan peningkatan defisit APBN menjadi 6,34% (10.392 crore rupee). Apakah defisit besar ini ditujukan untuk membiayai perekonomian? “Kalau begitu, mengapa pemerintah masih memiliki hati rakyat? Lalu sumber pendapatan utama? Dengan nyawa rakyat dari semua lapisan, kualitas hidup menurun, bahkan menangisi kesulitan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288