Penolakan UU Cipta Kerja, MPR RI Wakil Ketua: Buruh Non Partai, Pegawai dan Rakyat

Home / MPR RI / Penolakan UU Cipta Kerja, MPR RI Wakil Ketua: Buruh Non Partai, Pegawai dan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan kembali mengutarakan penolakannya terhadap undang-undang yang komprehensif. Menurut dia, pemerintah harus menyerap dulu keinginan rakyat. Pasalnya, RUU tersebut ditolak oleh seluruh pekerja dan sektor masyarakat lainnya. Ia juga menegaskan isi undang-undang yang komprehensif, yang tidak baik bagi masyarakat. Misalnya, karena Pasal 88C (2) hanya menetapkan Upah Minimum (UMP) di tingkat provinsi, mengakibatkan hilangnya Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK).

Baca: Lama Menunggu COVID -19, Indonesia Akan Uji Vaksin

“Kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, UMP di hampir semua provinsi lebih kecil dari UMK. Akibatnya, upah tenaga kerja semakin banyak. Semakin kecil dan semakin tidak layak. RUU tersebut menunjukkan keadilan bagi pekerja, karyawan, dan masyarakat biasa, ”kata Syarief. — RUU penciptaan lapangan kerja juga mencakup peraturan pembayaran pesangon yang kualitasnya menurun dan tidak pasti. Karena pemerintah yakin aturan lama tidak bisa diterapkan, nilai pesangon yang terkena PHK pun menurun.

“RUU ini akan memudahkan perusahaan untuk memberhentikan karyawan karena pesangon yang lebih rendah. Syarief mengatakan:“ Peraturan baru ini bahkan diberlakukan dengan lemah dan tidak baik bagi masyarakat. Ia juga menyayangkan penghapusan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar regulasi. Undang-undang yang komprehensif menggunakan dasar hukum administratif, sehingga pengusaha yang melanggar aturan hanya akan dikenakan denda.

Baca: Lihat Jamu di Pasar Global Industri yang berkembang

“Mulai sekarang, pesangon dan sanksi pidana untuk pemecatan. Karena yang didapat hanya sanksi administratif, maka perbuatan melawan hukum dilakukan secara sewenang-wenang. Syarief Hasan (Syarief Hasan) menyayangkan. Selain itu, RUU tersebut juga akan mempersulit pengangkatan buruh kontrak sebagai pegawai tetap, PHK. Selain hilangnya jaminan sosial buruh terutama jaminan kesehatan dan pensiun. Jaminan emas.

Syarief Hasan, anggota Dewan Tertinggi Partai Demokrat, meyakini bahwa setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diundangkan harus menjawab keinginan rakyat dan melibatkan rakyat.

“Suara rakyat di doi tidak bisa didengar karena pemerintah Tidak bekerja keras untuk rakyat? Ditanya Syarief Hasan. Banyaknya refusa dan protes masyarakat menunjukkan bahwa RUU penciptaan lapangan kerja tidak baik untuk masyarakat. “Pemerintah dan Republik Revolusi Demokratik RI tidak boleh menggunakan pandemi ini untuk mengesahkan undang-undang yang merugikan karena merugikan penduduk. Kata Syarief Hasan. RI akan fokus pada rencana penanggulangan pandemi Covid-19. Karena angka positif Covid-19 terus meningkat setiap hari, kawasan ASEAN memiliki jumlah terbesar, dan tidak ada tanda-tanda penurunan, sehingga pemerintah dituntut untuk fokus menangani masalah tersebut. Dan memprioritaskan penanganan Covid-19 daripada membahas RUU Pekerjaan. Diciptakan dalam situasi yang tidak stabil saat ini. Syarief Hasan menyimpulkan: “Pemerintah harus menghadiri rapat dan selalu menyerap keinginan masyarakat dan pelayanan terbaik, bukan di Pandemi Covid-19 telah menyulitkan masyarakat. “

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288