HNW menyerukan penarikan tagihan HIP dari Prolegnas

Home / MPR RI / HNW menyerukan penarikan tagihan HIP dari Prolegnas

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (Hidayat Nur Wahid) kembali mendesak Presiden Yoko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar berhenti membahas “Pankasi. Cabut Undang-Undang Kebijakan Ideologis (RUU HIP) dan cabut dari Program Legislatif Nasional (Prolegnas).

Dihadapkan pada keinginan banyak partai politik, Hidayat mengungkapkan perasaan mendesak untuk mengakhiri gejolak politik yang berkembang terkait pandemi Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, Indonesia menjadi negara yang paling banyak menjadi korban di ASEAN. Bahkan, juru bicara negara yang bertanggung jawab atas pengobatan Covid-19 itu mengumumkan bahwa Indonesia memiliki angka kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia.

Dalam kerentanan Covid-19 yang mengkhawatirkan, Hidayat mengatakan, sebaliknya, RUU HIP justru memicu kontroversi dan memicu protes di mana-mana. Karena mengandung banyak sekali muatan yang kontroversial, dan dinilai meremehkan Pancasila sebagai landasan negara.

Kecuali menutupi Pancasila, Trisila dan Yekasila yang disetujui oleh PPKI dan dimasukkan dalam Pembukaan “UUD 45”. Hidayat mengatakan, menolak UU HIP merupakan bukti bahwa masyarakat sadar akan masalah mendasar yang muncul dari proyek tersebut, yang juga menyembunyikan sila-sila suci YME dan hanya bisa menjadi dewa atau dewa budaya. Metode HIP. Bukan hanya karena TAP MPRS n ° XXV / 1966 masalah tidak dimasukkan dalam pembukaan. Atau regulasi tentang Trisila dan Ekasila-buktinya semakin banyak pihak yang menolak UU HIP, serta pihak-pihak yang meminta penghapusan atau penolakan atau bahkan pencabutan UU Prolegnas HIP. Bahkan yang menolak RUU tersebut pun semakin beragam, tidak hanya dari kelompok agama Islam, bahkan dari kalangan Veteran dan Korps Pemuda Pancasila dan Forum Guru Besar UPI.

“Selama pandemi Covid-19, protes terhadap RUU HIP menjadi semakin umum di pusat. Dan di daerah. Pimpinan MPR, Pimpinan DPD dan Fraksi tertentu dari Gerakan Rakyat Demokratik, Mancopo Erhukam dan mengorganisir orang-orang yang berbeda keyakinan (NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Hikmabudhi, PHDI, Matakin) MUI, FPI, PP (Pemuda Pancasila), Korps Veteran RI, Persatuan Pembicara Indonesia, Serikat Wanita Perawat Indonesia, GP Anshor dan ICMI sepakat menghentikan pembahasan RUU HIP. Pada rapat kerja dengan pemerintah dan DPD di Baleg, anggota baleg FPKS juga meneruskannya. Lagi-lagi agar partai mengusulkan (tapi tidak bulat), Baleg / DPR mundur Dan disepakati bahwa pemerintah dan DPD mencabut UU HIP. Oleh karena itu, para pimpinan Republik Demokratik Rakyat sedang menunggu pelaksanaan pemberhentian Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Aziz Syamsuddin yang sebelumnya diteruskan kepada delegasi demonstran. Komitmen UU HIP? Hidayat dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, mengatakan: “Kalau tidak, Presiden akan segera menyampaikan posisi resmi pemerintah, agar tidak membahas atau menyetujui RUU yang kontroversial itu, akan dipenuhi masyarakat umum. Penolakan. Selain itu, individu-individu berpenghasilan tinggi juga mengapresiasi perubahan kepemimpinan di DPR RI (Baleg) Republik Demokratik Rakyat Tiongkok. Wakil Ketua Baleg yang memimpin pembahasan HIP mengambil alih jabatan Bill sebelumnya. RUU.

“Ini adalah langkah positif untuk menunjukkan kepada publik bahwa perubahan kebijakan akan dilakukan pada RUU HIP dan pembahasan akan dihentikan. Kalaupun publik membutuhkan posisi pejabat dari berbagai fraksi dan DPR, perusahaan dengan tegas setuju untuk menghentikan atau mencabut UU Prolegnas HIP agar publik lebih percaya diri dan damai, bukan curiga dan ribut. Dengan cara ini mereka juga bisa selamat dari Covid-19 dan diajak bersama untuk mengalahkan Covid-19, ”ujarnya-Hidayat Nur Wahid meyakini bahwa penghentian dan pencabutan RUU HIP dari Prolegnas bisa mengakhiri saling curiga, tudingan, atau fitnah RUU tersebut. “Misalnya, banyak orang yang salah paham dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) karena menolak menandatangani RUU HIP yang diajukan di rapat paripurna DPR. Bahkan ada yang memalsukan tanda tangan anggota FPKS DPR. Alhamdulillah poin ini sudah diklarifikasi, dan semoga bisa menggugah masyarakat untuk menolak dan menghentikan UU HIP tentang sikap tegas FPKS, ”terangnya. RUU tersebut sudah dicabut dari Prolegnas. Hal ini bisa meyakinkan Ra.Kyat agar semua orang dapat berkontribusi dan kembali fokus pada pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, mengingat Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak di ASEAN bahkan rata-rata korban tewas tertinggi di dunia, “Dalam Pilkada Jakarta dan daerah lain, anggota RPD RI ada di daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288