Bamsoet meminta PPAT membantu mendorong pengelolaan hukum pertanahan

Home / MPR RI / Bamsoet meminta PPAT membantu mendorong pengelolaan hukum pertanahan

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mencontohkan, selain sandang dan pangan, kebutuhan perumahan juga merupakan kebutuhan pokok rakyat yang dijamin konstitusi. Pasal 27 ayat 2 UUD dengan jelas mengatur bahwa setiap warga negara berhak mencari nafkah bagi umat manusia dan menikmati kehidupan yang layak. -Oleh karena itu, menjamin hak masyarakat untuk berlindung dan berbisnis merupakan prasyarat penting yang harus diperoleh. Disinilah peran penting Perumus Kontrak Tanah (PPAT) dalam memperjelas legalitas dan hak hukum kepemilikan tanah masyarakat. (PP IPPAT) di MPR RI, Kamis (19/11/20).

Ketua DPR RI ke-20 menjelaskan di mata Presiden Joko Widodo bahwa pelayanan pengesahan hak milik atas tanah masyarakat masih harus ditingkatkan karena proses pengelolaannya masih lambat dan berbelit-belit prosedur. Karenanya, dalam beberapa kunjungan kerja ke daerah, Presiden berulang kali merumuskan rencana pembagian sertifikat tanah secara gratis.

“Kebijakan ini harus menjadi pendorong bagi semua pemangku kepentingan untuk mendorong penyederhanaan kebijakan. Bansout menjelaskan:“ Ketua FKPPI Kementerian Pertahanan Nasional menjelaskan untuk memastikan legalisasi persyaratan kepemilikan tanah telah dilakukan Berbagai upaya. Termasuk Program Akselerator Pendaftaran Tanah Sistem (PTSL) lengkap.

“Meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, representasi dan pemeliharaan data fisik, serta memberikan bukti atas tanah yang memiliki haknya, baik itu hak milik, hak guna, komersial, hak guna bangunan atau hak guna. Bamsoet menjelaskan Dikatakan bahwa tujuannya jelas yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat.

Wapres Pemuda Pancasila menambahkan, untuk mewujudkan visi Indonesia maju, sejumlah langkah prioritas telah diambil .. ditetapkan oleh pemerintah. Diantaranya. Dua terkait penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan publik dari berbagai departemen. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan pelayanan publik benar-benar diterima dan diterima untuk kemaslahatan rakyat.

“IPPAT dapat mendorong penyederhanaan dan Berperan dalam fasilitasi. “, … kata Bansoet ..

Wakil Direktur Bappenas menegaskan bahwa pelayanan yang cepat bukan berarti menghilangkan asas kehati-hatian. Dengan memperhatikan berbagai makna hukum dari setiap penerbitan dokumen hukum, maka meningkatkan kemampuan dan kemampuannya. Sumber daya manusia juga merupakan prasyarat mutlak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh masing-masing PPAT.

“Perubahan untuk perbaikan secara menyeluruh membutuhkan tekad yang kuat dan kesadaran kolektif. Agar efektif, dibutuhkan upaya. “Ini juga harus diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas dan kinerja, agar fokus kita tidak tertuju pada proses pelayanan publik, tapi harus berorientasi pada hasil dan masyarakat bisa merasakannya.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288