Bamsoet: Pada saat yang sama Pilkada harus bisa mendidik kepala daerah yang berkualitas

Home / MPR RI / Bamsoet: Pada saat yang sama Pilkada harus bisa mendidik kepala daerah yang berkualitas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa MPR Indonesia melalui lembaga review merekomendasikan siapa yang dipilih bersamaan dengan pilkada pada 9 Desember mendatang. Rancangan visi dan Misi tersebut akan menjadi bagian tak terpisahkan dari visi dan misi negara tauhid Indonesia pada tahun 2020. Nilai-nilai Pancasila. Sebagai penanggung jawab penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Visi dan misi sangat penting untuk menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, konsep kemajuan daerah merupakan bagian dari konsep kemajuan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan pembangunan nasional yang berarti tegaknya keadilan. Bamsoet menanggapi seminar jaringan Pilkada Pertemuan tersebut berbunyi: “Masyarakat yang sejahtera dan sejahtera.” Sebenarnya kepemimpinan daerah dan kemajuan daerah (18/10/20) yang diselenggarakan oleh Ikatan Komunitas Sinhas Indonesia, Minggu di Jakarta. Sidang ke-20 DPR RI menjelaskan bahwa kisah pembentukan cita-cita adalah menggelar Pilkada sekaligus saat pandemi, yakni tentang pembinaan pemimpin daerah yang berkualitas agar bisa menerobos kesulitan. Mempromosikan Covid-19 melalui serangkaian kebijakan yang telah ia adopsi sehingga ia dapat mendorong pembangunan dan kemajuan daerah.

“Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan Pilkada harus berkualitas tinggi. Beberapa standar dapat dijadikan tolak ukur antara lain kompetensi penyelenggara pemilu, netralitas dan akuntabilitas, minimal pelanggaran dan Penipuan, partisipasi publik tingkat tinggi, dan penyelesaian sengketa Pilkada yang transparan dan adil. Bamsoet menjelaskan.

Wakil Ketua Umum Partai Golka menjelaskan data Nargara Institute yang merupakan hasil Pilkada.Pada tahun 2015, 2017 dan 2018, ditemukan semua pimpinan daerah yang bermasalah. Orang adalah pengurus partai politik. Menurut catatan, setidaknya 56 kepala daerah yang bukan pengurus partai politik, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, telah mendapatkan putusan pengadilan permanen.

“Data ini di satu sisi membuat mereka percaya bahwa pengurus partai Pandangan kandidat tentang masalah hukum tidak valid. Di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa parpol harus menentukan rekrutmen dan rencana kelahiran kembali. Dengan demikian, di masa mendatang, siapa pun yang maju dalam pemilu akan memiliki keterikatan emosional dengan partai. Apalagi ketika terpilih menduduki tugas kepemimpinan, para calon tidak boleh melupakan ideologi yang mengarah pada rasa bahagia bagi masyarakat, bukan untuk kesejahteraan individu atau kolektif. ”Bamsoet mengatakan perjuangan kedua belah pihak.

Kepala Kementerian Pertahanan FKPPI mengingatkan Menurut data KPU per 15 Oktober 2020, dari 3.398 kampanye pemilu yang sudah dilaksanakan, 3.259 (96%) ) Diimplementasikan melalui acara tatap muka. Hanya 4% orang yang menyelesaikannya secara online.

“Situasi ini harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan, terutama kandidat yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik, sehingga mereka dapat disiplin saat menerapkan prosedur kesehatan Sanksi untuk menghindari potensi masalah kesehatan. Satu set baru Covid-19 menyebar selama pemilihan daerah serentak. Kandidat juga harus mengubah model kampanye dengan memperluas kampanye online (secara virtual). Melakukan segala cara untuk mewujudkan Pilkada yang baik dan aman, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa potensi masalah dalam politik elektoral selama pandemi. Misalnya, tingkat partisipasi pemilih, kedisiplinan pelaksanaan tata cara sanitasi, dan status zona merah di antara beberapa penyelenggara daerah. University of Pilkada memiliki sumber daya yang terbatas dan kurangnya pengetahuan teknis. Setiap pemilu selalu disertai dengan klise lainnya, seperti data pemilu, masalah logistik, konflik antar calon partai, kebijakan moneter, dan masalah lainnya. Persaingan politik dan faktor heterogen dalam kondisi ekonomi selama pandemiDan keragaman etnis, akan sangat mudah memanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memicu konflik horizontal, ”kata Bamsoet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288