Kekayaan bersih yang tinggi mendukung DPP untuk meloloskan larangan Mino

Home / MPR RI / Kekayaan bersih yang tinggi mendukung DPP untuk meloloskan larangan Mino

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR), MA mendukung seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) untuk meniru kearifan lokal, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yang diterapkan oleh Papua.

Di provinsi yang mayoritas beragama Kristen, larangan konsumsi minuman beralkohol diatur di tingkat provinsi dan kabupaten / kota.

Hidayat juga merupakan anggota dari Fraksi FPKS VIII DPR RI Panitia “Rakyat Sejahtera”. Menurut pendapat tersebut, peraturan daerah yang berlaku di Papua saat ini seharusnya dapat menginspirasi DPRRI dan pemerintah pusat untuk menyusun RUU larangan minuman beralkohol. Kearifan lokal telah dibahas di DPR sejak 2009. Pemerintah perlu lebih bijak dan hati-hati, turun ke daerah masing-masing, untuk melihat bagaimana sikap Pemerintah Daerah Papua dan DPDP Papua serta masyarakat di sana terhadap regulasi yang ada. Ia mengatakan dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Air Kemurnian Tinggi menjelaskan bahwa sejak berlakunya Peraturan Perda Nomor 15 Tahun 2013, pelarangan minuman beralkohol di Papua telah diberlakukan. DPRD Papua dan Gubernur Papua Lucas Ennambe dilarang memproduksi, mengedarkan, dan menjual alkohol. Minum. Padahal, di lingkungan yang biasa dikenal dengan Kota Alkitab itu, sejak tahun 2006, Manokwari (Provinsi Papua Barat) memiliki peraturan daerah serupa.

Terkait pelarangan minuman beralkohol, Pemerintah Provinsi Papua bahkan lebih menegaskan berlakunya Perdan 22/2016. Beberapa peraturan Perda No. 15 tahun 2013 telah direvisi.

“Dalam Perda terakhir, sebenarnya banyak ketentuan yang memberikan pengecualian. Oleh karena itu, pada intinya pelarangan tersebut dilaksanakan sepenuhnya,” ujarnya. Papua hanyalah salah satu dari banyak daerah di Indonesia yang melarang pangan. Alkohol / alkohol mineral. Daerah lain yang memiliki Perda serupa adalah Kabupaten Dompu (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi), dll.

Pada tahun 2016, Menteri Dalam Negeri HNW Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa setiap daerah harus memberlakukan peraturan larangan. HNW meyakini bahwa peraturan larangan konsumsi minuman beralkohol atau minuman beralkohol tidak hanya terkait dengan ajaran agama, meski tidak semua agama yang diakui di Indonesia adalah Setuju dengan keyakinan agama mereka. Pengikutnya mabuk

— Namun, aturan ini tidak hanya berarti menyelamatkan generasi muda Indonesia, tetapi juga berarti banyak orang yang mengingkari ketertiban umum, bahkan efek negatif dari minuman beralkohol telah terbukti. Ini dapat menyebabkan korupsi moral, perilaku kriminal atau keresahan sosial dan masalah kesehatan. -Selain itu, menurut berbagai penelitian, sebagian besar kejahatan berasal dari minuman keras. Selain itu, minuman beralkohol bahkan lebih berbahaya dari larangan penggunaan ganja di Indonesia.

“Oleh karena itu, jika larangan ganja dicanangkan, maka secara logika alkohol juga dilarang. Oleh karena itu, pelarangan alkohol tidak tepat jika hanya terkait dengan kepentingan umat Islam, tetapi terkait dengan kepentingan nasional. Hal-hal khusus untuk keperluan khusus, seperti ritual adat, pengajian, dll, di Papua yang sebagian besar warganya dan anggota DPRDnya beragama Kristen, sudah lama menerima dan menerapkan undang-undang yang melarang produksi dan penjualan minuman beralkohol, karena minuman beralkohol. Korban overdosis tidak sehat yang membahayakan kesehatan, kebobrokan moral, keresahan sosial dan meningkatnya kejahatan akan berdampak pada semua warga negara. Menyimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi semua minuman beralkohol warga negara Indonesia dan dampak buruknya, “Kesimpulannya high net worth individual (*).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

adu ayam online_s128.net_s1288